BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pemerintahannya berkomitmen untuk terus perkuat sistem dan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Hal itu ditegaskan Rudy di hadapan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, saat rapat koordinasi (rakor) tata kelola Pemerintah Daerah dengan KPK RI, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu 21 Mei 2025.
Rakor itu diikuti Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama beserta jajaran, Wakil Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Asisten, Inspektur, para Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD dan BUMD, dan jajaran Camat.
Rudy menegaakan pentingnya percepatan digitalisasi data aset milik pemerintah daerah dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, langkah ini krusial dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.
“Hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melayani masyarakat Kabupaten Bogor yang jumlahnya hampir enam juta jiwa. Tentu tidak bisa disamakan dengan melayani kabupaten atau kota lain yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit,” ujar Rudy.
Rudy juga menyatakan, bahwa Pemkab Bogor akan segera melakukan evaluasi struktural, salah satunya melalui pemekaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hal itu kata dia, adalah salah satu contoh yang disampaikannya adalah di bidang pengadaan barang dan jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), yang saat ini hanya memiliki tujuh kelompok kerja (pokja), padahal jumlah program yang harus ditangani mencapai ribuan.
“Ini menjadi tugas kami untuk menambah jumlah pokja yang ada agar pelayanan bisa berjalan lebih optimal,” tuturnya.
Menurut orang nomor di Kabupaten Bogor itu, SKPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat juga akan diperkuat, supaya bisa jemput bola kebutuhan masyarakat.
Dijelaskannya, hal itu sebagai respons terhadap beban pelayanan yang semakin besar akibat jumlah penduduk yang terus bertambah. Ia pun meminta jajarannya untuk segera menindaklanjuti langkah-langkah konkret yang akan ditempuh Pemkab Bogor.
Ia berterima kasih kepada tim koordinasi, supervisi dan pencegahan KPK serta seluruh insan media yang selama ini telah membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dengan sebenar-benarnya.
“Kami butuh dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, untuk menjadikan Kabupaten Bogor yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi,” pungkas Rudy Susmanto.
Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor atas peningkatan signifikan skor Monitoring Center for Prevention (MCP).
Menurut dia, saat pertama kali hadir di Kabupaten Bogor pada bulan Oktober lalu, skor MCP masih berada di bawah angka 80. Namun setelah dilakukan penguatan dan pendampingan, skor MCP Kabupaten Bogor meningkat menjadi 91 persen.
“Ini merupakan capaian yang membanggakan. Artinya, berbagai langkah perbaikan tata kelola melalui upaya pencegahan telah diimplementasikan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Bogor,” katanya.
KPK juga mengingatkan pentingnya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada outcome, bukan hanya sekadar output. Menurutnya, setiap kegiatan yang direncanakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.
“Sering kali kita terjebak pada pencapaian output semata. Padahal, yang paling penting adalah kemanfaatan langsungnya bagi masyarakat. Setiap rupiah yang digunakan harus berdampak positif dan terukur,” pungkas Ujang Purnama.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : R Muttaqien
Discussion about this post