BogorOne.co.id | Kota Bogor – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih pengelolaan RSUD Kota Bogor memunculkan kekhawatiran akan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, menilai perubahan kewenangan ini berpotensi mempersulit komunikasi dan koordinasi yang selama ini berjalan baik antara pemerintah kota, rumah sakit, dan masyarakat.
“Selama ini komunikasi dengan pihak RSUD mudah karena dikelola pemerintah kota. Kalau nanti diambil alih provinsi, apakah komunikasi bisa secepat sekarang? Itu yang kami khawatirkan,” ujarnya, Rabu 10 September 2025.
Menurut Ence, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat di RSUD Kota Bogor bisa terganggu jika jalur koordinasi menjadi lebih panjang.
BERITA LAINNYA
“Bayangkan masyarakat yang membutuhkan layanan darurat, sementara aksesnya terbatas karena birokrasi semakin rumit. Itu tentu akan menyulitkan,” tegasnya.
DPRD pun meminta rencana pengambilalihan ini dikaji secara matang agar tidak berdampak negatif terhadap pelayanan kesehatan warga.
“Perlu kajian mendalam sebelum mengambil keputusan. Tujuannya jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” pungkas Ence.
Reporter : Resha Bunai
Editor : Muttaqien
Discussion about this post