BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Ribuan keluarga di Kabupaten Bogor masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni. Atap bocor, dinding rapuh, hingga lantai tanah masih menjadi kenyataan sehari-hari bagi sebagian masyarakat. Data Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat ada sekitar 14 ribu unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang tersebar di 40 kecamatan.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan langkah percepatan. Jika secara nasional rata-rata program serupa membutuhkan waktu hingga lima tahun, Kabupaten Bogor menargetkan rampung dalam tiga tahun.
“Kami mengambil langkah percepatan agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk memiliki hunian yang layak,” ujar Rudy.
Dalam APBD Perubahan 2025, Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki 3.750 unit rumah. Angka ini dianggap sebagai langkah awal dari target besar. Program tidak hanya bertumpu pada APBD murni, tetapi juga menggandeng TNI, Polri, serta program pusat melalui DPR RI, agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan.
BERITA LAINNYA
Rudy menekankan, verifikasi data penerima dilakukan berlapis. Mulai dari RT/RW, desa/kelurahan, hingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Tujuannya sederhana: memastikan bantuan benar-benar jatuh ke warga yang membutuhkan.
Menurut Rudy, kemampuan keuangan daerah akan sangat menentukan kelancaran program. Meski begitu, ia percaya tren pertumbuhan pendapatan daerah yang stabil, terutama dari sektor perdagangan, industri kecil, dan pariwisata bisa menopang program ini.
“Di APBD Perubahan nanti, kita akan prioritaskan anggaran untuk program Rutilahu. Ini bagian dari upaya kami menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.
Program Rutilahu di Kabupaten Bogor tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan. Konsepnya diarahkan untuk integrasi dengan program sosial lain, seperti bantuan keluarga prasejahtera dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, rumah layak huni bukan hanya tempat berteduh, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi peningkatan kualitas hidup.
Kementerian PUPR mencatat, secara nasional masih terdapat 11,8 juta rumah tidak layak huni. Pemerintah pusat menargetkan penanganan melalui program Sejuta Rumah dengan kombinasi subsidi, pembangunan baru, hingga renovasi. Jika dibandingkan, skala masalah di Kabupaten Bogor mungkin terlihat lebih kecil, tetapi tetap signifikan mengingat jumlah penduduknya mencapai 5,4 juta jiwa, terbesar se-Indonesia.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post