BogorOne.co.id | Kota Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya meminta Dinas dan Perusahaan turut memberi bantuan untuk mencukupi kebutuhan warga dimasa peberlakuan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat mulai 3hingga 20 Juli 2021.
Sebagai tempat penampungan bantuan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyulap Gedung Wanita di Jalan Jenderal Sudirman, untuk dijadikan posko logistik darurat Covid-19.
Menirutnya, agar semua pihak turut serta membantu warga terdampak Covid-19 pada masa PPKM Mikro Darurat. Mulai dari dinas-dinas di lingkungan Pemkot Bogor hingga berbagai organisasi.
“Per hari ini kita jadikan tempat ini (Gedung Wanita) menjadi posko logistik darurat,” kata Bima Arya, Jumat (02/07/21).
Dia menuturkan, saat pemberlakuan PPKM Mikro Darurat akan banyak warga yang mengalami kesulitan untuk mencari nafkah. Satgas Covid-19 Kota Bogor akan membantu warga yang membutuhkan.
“Kita lihat banyak warga kita yang membutuhkan, ada pekerja harian, buruh lepas, teman teman PKL dan lain lain yang ke sulitan mencari nafkah karena PPKM ini. Maka semaksimal mungkin kita bantu,” kata Bima.
Pihaknya akan meminta bantuan kepada donatur untuk membantu persediaan logistik agar menyediakan logistik bagi warga yang membutuhkan dan warga yang sedang melakukan isolasi mandiri (isoman).
“Semua dinas saya minta menyumbang kesini, perusahaan-perusahaan di Kota Bogor juga. Nantinya bantuan itu akan difungsikan ke wilayah yang betul betul membutuhkan terutama warga duafa dan teman teman yang lagi isoman yang diprioritaskan,” ungkapnya.
Ditempat berbeda, anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP Akhmad Saeful Bakhri mengatakan, ketika menerapkan berbagai kebijakan terkait status PPKM Darurat, Pemkot Bogor harus sudah menyiapkan dan memperhitungkan banyak hal. Terutama warga terdampak diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Nah DTKS Kota Bogor saja belum rapih. Belum lagi warga yang Isolasi Mandiri (Isoman) jumlahnya berapa? Itu harus dipikirkan. Yang non DTKS bagaimana?” kata Politisi PPP itu.
Sementara data yang diterima dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, per Jumat (01/07/21), ada sekitar 4.446 orang yang berstatus Isoman, dari 25 puskesmas yang tersebar se-Kota Bogor.
“Yang Isoman ketika membutuhkan bantuan seperti oksigen dan harus di infus, support pelayanan dari puskesmas setempat apakah sudah siap?” ketusnya.
Ia juga mengapresiasi upaya pemkot yang ‘menodong’ dinas-dinas hingga perusahaan se-Kota Bogor, yang mesti memberikan bantuan untuk warga terdampak.
Menurutnya, itu merupakan langkah bagus, Tapi kata dia, mesti dibarengi dengan kepastian data penerima dan cara penyalurannya. Jangan sampai hanya mengumpulkan bantuan di posko, namun menjadi mubazir karena data belum pasti serta skema penyaluran yang belum jelas.
“Yang kita pertanyakan, penyaluran seperti apa? data penerima yang dipakai yang mana? Jangan sampai jadi mubazir. Bereskan dulu data DTKS dan segera data warga terdampak non DTKS, jika mau tepat sasaran,” tandas legislator yang berlatar belakang pengusaha muda itu. (Fry)
Discussion about this post