BogorOne.co.id | Jakarta – Harga bahan bakar minyak (BBM) yang masih ditahan pemerintah diperkirakan akan menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Beban fiskal berpotensi membengkak seiring melebarnya selisih antara harga keekonomian dan harga jual resmi di masyarakat.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, selisih harga tersebut akan menjadi beban tambahan bagi negara ketika dikalikan dengan volume konsumsi BBM yang terus berjalan. Dalam simulasi Bank Permata, defisit APBN 2026 diperkirakan meningkat sekitar Rp 72 triliun, dari target Rp 689,1 triliun menjadi Rp 761 triliun.
Menurut Josua, kemampuan pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) dalam menahan harga BBM sangat bergantung pada sejumlah faktor eksternal, seperti harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, durasi konflik global, serta tingkat konsumsi energi domestik.
“Berapa lama pemerintah dan Pertamina realistis dapat menahan selisih itu? Jawabannya sangat bergantung pada durasi perang, harga minyak rata-rata, nilai tukar rupiah, dan volume konsumsi,” kata Josua, dikutip dari Beritasatu.com.
BERITA LAINNYA
Berdasarkan perhitungan Bank Permata, harga keekonomian Pertalite berada di kisaran Rp 14.760 hingga Rp 15.100 per liter, sedangkan Pertamax sekitar Rp 14.960 hingga Rp 15.300 per liter. Sementara harga jual resmi yang saat ini berlaku, misalnya di Jakarta, masing-masing Rp 10.000 per liter untuk Pertalite dan Rp 12.300 per liter untuk Pertamax.
Selisih harga tersebut mencapai sekitar Rp 4.760 hingga Rp 5.100 per liter untuk Pertalite dan Rp 2.660 hingga Rp 3.000 per liter untuk Pertamax.
Meski demikian, Josua menilai kondisi fiskal saat ini masih cukup kuat untuk menahan tekanan dalam jangka pendek. Hingga akhir Februari 2026, defisit APBN tercatat Rp 135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp 51,5 triliun.
Di sisi lain, penerimaan pajak tumbuh 30,4 persen sehingga memberikan bantalan kas bagi pemerintah. “Kondisi ini membuat pemerintah masih punya bantalan kas untuk menahan gejolak sesaat,” ujarnya.
Secara historis, pemerintah cenderung menyesuaikan harga BBM subsidi ketika selisih harga minyak mentah Brent dengan asumsi APBN mencapai sekitar US$ 20 hingga US$ 40 per barel. Dengan asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sebesar US$ 70 per barel dan harga pasar saat ini sekitar US$ 78,38 per barel, selisihnya masih sekitar US$ 8,38 per barel.
Namun, risiko fiskal akan meningkat apabila harga minyak bertahan tinggi, terutama jika menembus di atas US$ 100 per barel dalam jangka waktu yang lama.
“Karena itu, kebijakan menahan harga BBM masih realistis untuk periode singkat, misalnya beberapa minggu hingga satu triwulan, tetapi akan makin berat bila harga tetap sangat tinggi hingga pertengahan atau akhir tahun,” kata Josua.
Ia menambahkan, pemerintah juga terus mengevaluasi harga BBM nonsubsidi. Paket efisiensi yang telah diumumkan akan ditinjau kembali dalam dua bulan setelah implementasi.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post