BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memanfaatkan tambahan waktu 10 hari untuk menyempurnakan pendataan Sensus Ekonomi 2026. Menurut dia, akurasi data tersebut akan berpengaruh terhadap arah pembangunan Kabupaten Bogor dalam satu dekade mendatang.
Rudy mengatakan sensus ekonomi tidak boleh sekadar dipandang sebagai pekerjaan administratif untuk memenuhi target pendataan. Hasil sensus, kata dia, harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi Kabupaten Bogor secara riil.
“Sepuluh hari ke depan akan menentukan mau dibawa ke mana Bogor untuk 10 tahun ke depan,” kata Rudy saat memimpin Rapat Pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Rencana Tindak Lanjut Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bogor, Senin, 31 Agustus 2026.
Dia meminta camat, kepala desa, lurah, dan seluruh organisasi perangkat daerah berkoordinasi dengan BPS untuk melakukan verifikasi dan sinkronisasi data.
BERITA LAINNYA
Menurut Rudy, pembangunan daerah harus disusun berdasarkan data, bukan asumsi. Apalagi, sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sehingga hasilnya dapat menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam mengevaluasi perkembangan ekonomi selama satu dekade.
“Kita membangun wilayah tidak berangkat dari sebuah imajinasi, kita berangkat dari sebuah data,” ujarnya.
Rudy mengatakan perkembangan aktivitas ekonomi di Kabupaten Bogor harus tercermin dalam hasil sensus. Pendataan tidak hanya menyasar sektor pertanian dan usaha dengan tempat usaha secara fisik, tetapi juga berbagai bentuk usaha baru yang berkembang di tengah masyarakat.
Dia mencontohkan usaha rumahan yang memasarkan produknya melalui platform digital. Menurut dia, aktivitas ekonomi semacam itu harus dipastikan masuk dalam pendataan agar tidak menimbulkan kesenjangan antara kondisi lapangan dan data pemerintah.
“Banyak usaha hari ini tidak memiliki toko atau tempat usaha secara fisik. Mereka berproduksi dari rumah dan menjual secara online, ini harus kita pastikan masuk dalam pendataan,” kata Rudy.
Selain data ekonomi, Rudy meminta pemerintah daerah sekaligus membenahi data sosial ekonomi masyarakat dan administrasi kependudukan. Dia menilai kedua jenis data tersebut memiliki fungsi berbeda sehingga perlu diverifikasi dan dikelola secara tepat.
Rudy juga mendorong percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Menurut dia, persoalan administrasi kependudukan dapat memengaruhi akurasi data sosial ekonomi.
“Jangan hanya menyelesaikan sensus ekonomi, kita juga harus merapikan data sosial ekonomi dan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Rudy mengatakan akurasi data juga penting bagi dunia usaha dan investor dalam membaca potensi Kabupaten Bogor. Pemerintah daerah, kata dia, tidak dapat mengandalkan APBD untuk membiayai seluruh pembangunan.
“Kita membutuhkan pelaku usaha, kita membutuhkan dunia usaha, kita harus menciptakan iklim yang membuat investor nyaman berinvestasi di Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Dia berharap hasil pendataan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen statistik. Data itu, kata Rudy, harus menjadi dasar untuk menentukan kebijakan, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Karena kita belum tentu ada sampai tahun 2036, tetapi data yang kita bangun hari ini akan menentukan masa depan generasi berikutnya,” kata dia.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post