BogorOne.co.id | Kota Bogor – Sejumlah mahasiswa dan warga sipil menggelar demonstrasi di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, Selasa, 20 Oktober 2026. Dalam aksi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu, massa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Massa aksi yang mengenakan pakaian hitam menyuarakan kritik terhadap pemerintah melalui orasi, poster, dan spanduk. Sejumlah pamflet berisi tuntutan dan kekecewaan terhadap penanganan karhutla ditempelkan di tembok kawasan Tugu Kujang.
Demonstran juga membakar ban bekas hingga asap hitam membubung ke udara. Aksi tersebut menjadi simbol protes terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Presiden Mahasiswa Universitas Pakuan (Unpak), Galuh Maulana, mengatakan demonstrasi itu membawa lima tuntutan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu tuntutan utamanya adalah penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
BERITA LAINNYA
Menurut Galuh, dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dirasakan masyarakat di Indonesia, tetapi juga berpotensi menjangkau penduduk di negara lain.
Ia mempertanyakan alasan pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. “Pemerintah tidak berani dan tidak mau untuk menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, karena apa? Apa alasannya?” ujar Galuh dalam aksi tersebut.
Galuh menilai, penetapan status bencana nasional diperlukan agar penanganan karhutla mendapat perhatian dan dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat. Ia berpandangan kebijakan tersebut dapat membuat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
Selain persoalan lingkungan, mahasiswa menyoroti sektor pendidikan yang mereka anggap sebagai hak dasar warga negara. Mereka mendesak pemerintah memprioritaskan pendidikan sekaligus menghentikan tindakan kriminal terhadap masyarakat.
Tiga tuntutan lainnya berkaitan dengan evaluasi pengelolaan dan alokasi APBN serta pertanggungjawaban Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas kondisi negara saat ini.
“Keempat mendesak pemerintah mengevaluasi pengelolaan dan alokasi APBN dan kelima mendesak Prabowo-Gibran untuk bertanggung jawab atas kekacauan negara sampai dengan hari ini,” kata Galuh.
Aksi tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa Universitas Pakuan dan warga sipil. Mereka menggunakan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah di bidang lingkungan, pendidikan, anggaran negara, dan perlindungan masyarakat.
Reporter : Resha Bunai
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post