BogorOne.co.id | Yogyakarta – Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Wahyudi Kumorotomo, mendesak pembentukan tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kericuhan demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Tim tersebut dinilai diperlukan untuk mengungkap dugaan kekerasan aparat, kemungkinan keterlibatan penyusup, hingga pihak-pihak yang memicu kerusuhan.
Wahyudi mengatakan pengusutan harus dilakukan secara objektif dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Menurut dia, tindakan represif maupun kekerasan tidak boleh dibiarkan, terlepas dari siapa pelakunya.
“Siapa pun yang bertindak represif, mungkin dari pihak masyarakat maupun dari pihak aparat, harus ditindak. Makanya penting untuk mencari fakta agar tidak menduga,” kata Wahyudi, Rabu, 11 November 2026.
Ia menilai penanganan kericuhan tidak bisa hanya bertumpu pada klaim satu pihak. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa untuk memastikan kronologi dan pihak yang bertanggung jawab.
BERITA LAINNYA
Wahyudi juga meminta kejelasan terkait dugaan masuknya kendaraan taktis dan personel kepolisian ke kawasan kampus UGM saat kericuhan berlangsung. Jika benar terjadi pengejaran demonstran hingga memasuki wilayah kampus, menurut dia, tindakan tersebut harus dievaluasi.
Ia mengingatkan aparat agar mengedepankan prosedur dalam menangani demonstrasi dan tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan. Mahasiswa, kata dia, bukan ancaman yang harus dihadapi dengan pendekatan represif.
“Mahasiswa itu bukan ancaman. Apa yang diancam oleh mahasiswa? Sebenarnya kemarin juga mahasiswa tertib,” ujarnya.
Wahyudi turut menyoroti informasi mengenai mahasiswa yang diduga hilang setelah diamankan ketika hendak mengambil sepeda motornya di kawasan Malioboro. Ia mempertanyakan pula prosedur penahanan hingga 24 jam terhadap sejumlah orang yang diamankan dalam rangkaian kericuhan tersebut.
Menurut dia, kepastian mengenai keberadaan dan kondisi orang-orang yang diamankan penting disampaikan kepada keluarga maupun pihak kampus.
UGM Telusuri Dugaan Penyusup
Di lingkungan kampus, Wahyudi menyebut tim advokasi UGM bersama Dekan Fisipol dan direktorat terkait tengah mengumpulkan bukti serta keterangan saksi. Penelusuran itu juga mencakup kemungkinan adanya pihak yang menyusup dan sengaja memancing keributan di tengah demonstrasi.
Ia menegaskan kawasan akademik UGM harus dihormati, termasuk boulevard kampus hingga area depan kantor DPP dan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK).
“Muruah UGM sedang dipertaruhkan. Harus kita hargai mahasiswa yang mestinya memberikan masukan kepada pemerintah dengan maksud mengoreksi kebijakan,” kata dia.
Wahyudi mengingatkan hasil investigasi harus menjadi dasar penegakan hukum tanpa pandang bulu. Mahasiswa yang terbukti melakukan perusakan atau pelanggaran hukum tetap harus diproses.
Sebaliknya, aparat yang terbukti melanggar prosedur atau menggunakan kekuatan secara berlebihan juga harus dimintai pertanggungjawaban.
Ia mengaitkan kericuhan tersebut dengan akumulasi kekecewaan masyarakat yang tercermin dalam sejumlah demonstrasi sebelumnya, yakni pada 22-24 Agustus dan 28 Oktober 2026.
Menurut Wahyudi, kritik mahasiswa tidak terlepas dari persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari kondisi UMKM, investasi, nilai tukar rupiah, hingga kualitas hidup. Ia menilai lemahnya empati pejabat dalam merespons persoalan tersebut turut memperbesar kekecewaan publik.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post