BogorOne.co.id | Kota Bogor – Realisasi pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang merupakan janji kampanye Bima Arya dan Dedi A Rachim dengan target menuntaskan 20 ribu RTLH Hingga 2023 rupanya sulit dicapai, lantaran capaiannya masih jauh target.
Berdasarkan data yang diperoleh dsetiap kecamatan, capaiannya sangat rendah misalnya di Kecamatan Bogor Tengah pengajuan sebanyak 1.446, yang lolos verifikasi 434 dan sudah terealisasi 307 rumah. Sementara di Kecamatan Bogor Barat usulan sebanyak 2.168 unit yang lolos Verifikasi 1.274 dan yang sudah terealisasi sebanyak 894
Sementara untuk Bogor Selatan yang terealisasi hanya 152 unit. Namun saat dikonfirmasi Kasi Kemas Sumtiah Nur mengaku tidak tahu berapa jumlah yang diusulkan untuk mendapat RTLH.
“Iya, data itu ada di Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim). Karena yang mengusulkan dari kelurahan langsung ke dinas, jadi kami tidak tahu jumlahnya,” katanya, Senin (27/09/21).
BERITA LAINNYA
Di Kecamatan Tanahsareal yang diusulkan sebanyak 714 dan baru 355 rumah yang terealisasi bantuan. “Sedangkan 359 rumah atau lebih dari 50 persen belum tersentuh bantuan RTLH,” kata Camat Tanahsareal Sahib Khan.
Sedangkan di Kecamatan Bogor Utara, untuk RTLH yang bersumber dari APBN, ada 70 unit rumah melalui BSPS dan 24 unit rumah dari DAK yang kini sedang on progres.
“Lalu untuk RTLH dari Bankeu Provinsi (Jabar) ada 250 usulan RTLH, tapi belum ada yang terealisasi. Kalau yang dari APBD Kota Bogor, dari 866 usulan RTLH, baru terealisasi 321 RTLH,” jelas Camat Bogor Utara Marse Hendra Saputra.
Dikonfirmasi Kepala Bidang (Kabid) Pertamanan PJU dan Dekorasi Kota pada Disperumkim Kota Bogor M. Hutri
mengaku, saat ini pihaknya telah melakukan pencairan sebanyak 3 ribu dari total 6.500 unit yang telah lolos verifikasi dan siap dibayarkan, dengan anggaran R45 Miliar.
“Target kita bisa mencairkan 100 unit perhari, dengan sisa 3.500, sehingga diperlukan waktu sekitar 35 hari,” kata Hutri.
Dia targetkan, hingga akhir November 2021 proses pencairan bisa selesai. Dijelaskannya pagu anggaran setia RTLH sebesar Rp17,5 Juta. “Nilai bantuannya berbeda minimal Rp10 juta dan maksimal Rp17 juta tergantung kategori kerusakannya,” ujarnya.
Dalam pencairan RTLH menurut dia kendalanya hanya penyesuaian di SIPD. “Ya, karena proses pencairan melalui mekanisme SIPD, jadi per Juni mulai proses pencairan, targetnya 100 unit perhari tetapi kenyataanya sehari bisa mencapai 150 unit,” tambahnya.
Diakui Hutri, total 6.500 unit yang telah lolos verifikasi itu merupakan pengajuan tahun lalu, yang proses masih dilakukan di Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Setda Kota Bogor.
“Kalau tahun lalu, Adkesra sebagai leading sektor dan kami baru tahun ini menangani RTLH, jadi istilahnya kami hanya juru bayar saja,” cetus Hutri.
Untuk pengajuan tahun depan lanjut Hutri, baru sepenuhnya dilaksanakan di Disperumkim, mulai pendaftaran, verifikasi hingga pencairan. Dan berdasarkan Renja 2022 ada sekitar 4.300 unit dengan anggaran kurang lebih di angka Rp44 miliar.
Dijelaskannya, bahwa penerima bantuan harus memenuhi administrasi dan teknis. Untuk syarat administrasi misalnya domisili, KTP KK dan sebagainya termasuk alas hak rumah.
“Kalau teknis akan dilihat dari kerusakan bangunan, kadang posisi rumah berada di sepadan sungai, atau rumah tidak dikuasai secara pribadi atau ngontrak dan sebagainya, itu tidak bisa kita bantu,” ungkapnya.
Sesuai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode hingga 2024, harus menyelesaikan sebanyak 20 ribu unit RTLH, dan mulai tahun 2020 pihaknya melakukan kolaborasi program mulai APBD, APBN dan APBD Provinsi.
Sejak 2020-2021 kata Hutri, Pemkot telah menangani 13 ribu unit RTLH dengan berbagai sumber biaya, dari APBN melalui program BSPS, DAK Rutilahu dan bantuan Gubernur dan dari Pemkot Bansos RTLH.
“Selama 3 tahun kedepan kita punya PR 7 Ribu, sehingga kedepan target kita bukan hanya dari unsur kuantitas tetapi juga kwalitas dari bangunan itu sendiri,” tandasnya. (Fry)
Discussion about this post