BogorOne.co.id | Kota Bogor – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang akan mulai menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli mendatang, menjadi sorotan serius kalangan legislatif. Karena covid-19 belum berakhir meski program vaksinasi terus bergulir.
Anggota Komisi IV DPRD, Devie P. Sultani mengatakan, mengenai pelaksanaan PTM, menurutnya pemerintah wajib menyiapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat agar tak menimbulkan permasalahan baru.
“Harus diatur prokesnya. Misalnya berapa kapasitas per kelas, jaga jarak dan lain sebagainya,” ujar Devie kepada wartawan di Gedung DPRD Jalan Pemuda Kota Bogor, Rabu (07/04/21).
Politisi Nasdem itu meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) mempersiapkan sistem apa yang akan digunakan saat PTM. Dia juga menyarankan agar Disdik memberlakukan shift belajar pada tiap kelas dan sebaiknya kapasitas rombongan belajar (rombel) hanya diisi 50 persen.
Dengan demikian kata Devie, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) jangan dulu dihilangkan. Kemudian tenaga pendidik yang berstatus honorer pun semuanya mesti divaksin terlebih dahulu. “Dan kami pun akan kontrol terlebih dahulu kesiapan PTM,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdik, pada Juli nanti PTM baru akan dilaksanakan 30 persen, khususnya bagi sekolah yang berada di zona hijau.
“Walau begitu, saya meminta agar PTM tidak dulu diberlakukan untuk PAUD, TK dan SD. Sebab, tingkat kesulitan dalam memberikan pemahaman prokes berbeda dengan siswa SMP,” ungkapnya. (Fry)
Discussion about this post