BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor belum mengambil keputusan terkait polemik aktivitas tambang di wilayah Bogor Barat. Pemkab memilih menunggu hasil kajian akademis dari Institut Teknologi Bandung dan IPB University sebelum menentukan langkah lanjutan.
Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengatakan, keterlibatan dua perguruan tinggi itu merupakan bagian dari evaluasi tata kelola tambang yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Gubernur sudah tepat menyampaikan surat edaran untuk evaluasi pembenahan tambang. Maka melibatkan para akademisi ITB dan IPB,” kata pria yang akrab disapa Jaro Ade kepada wartawan, Rabu, 13 Mei 2026.
Menurut dia, pemerintah saat ini memilih berhati-hati lantaran persoalan tambang menyangkut kebutuhan pembangunan sekaligus dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Jaro Ade menilai aktivitas tambang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga proyek strategis nasional. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan dampak yang muncul seperti debu, kerusakan jalan, dan lalu lintas kendaraan tambang.
Karena itu, Pemkab Bogor meminta masyarakat menunggu hasil evaluasi dan kajian akademis sebelum pemerintah mengambil kebijakan terkait operasional tambang di wilayah Bogor Barat.
Di sisi lain, Pemkab Bogor menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk percepatan pembangunan jalan khusus tambang. Pemerintah daerah juga menjajaki hibah lahan dari pengusaha tambang guna menekan biaya pembebasan lahan.
“Kami sedang berupaya kolaborasi dengan para pengusaha untuk mendapatkan hibah agar bisa menekan anggaran APBD,” ujar Jaro Ade.
Ia meminta seluruh pihak tidak saling menyalahkan dalam polemik tambang tersebut dan menyerahkan proses penataan kepada pemerintah.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post