Oleh: Ahmad Ramdoni Hosein, S.H.Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Keumatan Indonesia (PUSKAPI) Bogor
BogorOne.co.id – Publik saat ini sedang menanti satu jawaban: Siapakah yang akan menyidangkan etik Listyo Sigit Prabowo? Mantan Kapolri itu sedang tersangkut dalam dugaan kasus penyadapan.
Dugaan itu sudah beredar luas, sudah menjadi perbincangan publik, dan sudah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Dan kini pertanyaan yang lebih tajam muncul: Beranikah Hakim Etiknya? Ini adalah ujian paling berat bagi institusi Polri. Karena yang akan disidang bukan anggota biasa. Yang akan disidang adalah mantan pimpinannya sendiri. Sejarah menunjukkan, di Indonesia, sidang etik terhadap pejabat tinggi seringkali berakhir dengan dua hal: ditunda-tunda sampai publik lupa, atau diputuskan ringan sampai publik kecewa. Jangan sampai itu terulang untuk kasus Listyo Sigit.
Apalagi, menurut keterangan Polri per 17 November 2026, sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk Listyo Sigit sudah dijadwalkan digelar pekan depan. Ini bukan lagi wacana. Ini sudah di depan mata. Publik akan mengawasi, apakah sidang itu benar-benar digelar secara terbuka, atau justru ditunda dengan alasan teknis.
Kami di PUSKAPI Bogor menyampaikan tiga tuntutan:
Pertama, Proses Harus Terbuka dan Transparan.
Publik berhak tahu: Apakah sidang etik itu benar-benar digelar atau hanya wacana?Siapa yang menjadi hakim etiknya? Apa dugaan pelanggarannya? Jangan sampai kasus sebesar ini diselesaikan di ruang tertutup dengan pengumuman singkat: “Tidak terbukti.”
Kedua, Hakim Etik Harus Independen dan Berani.
Hakim etik tidak boleh berasal dari lingkaran yang masih tunduk pada yang disidang.
Bagaimana mungkin bawahan mengadili mantan atasannya dengan bebas? Karena itu, sidang ini harus melibatkan pengawas eksternal: Kompolnas, Komnas HAM, dan DPR. Kalau hanya internal, publik tidak akan percaya.
Ketiga, Jangan Ada Impunitas Impunitas artinya kebal hukum. Dugaan penyadapan bukan pelanggaran administrasi biasa. Penyadapan menyangkut hak privasi warga negara, yang dijamin oleh konstitusi. Kalau dugaan ini benar dan tidak ada sanksi, maka pesan yang disampaikan kepada publik adalah: Pejabat boleh menyadap, rakyat hanya boleh diam.
Kami tegaskan, opini ini tidak sedang memvonis. Listyo Sigit Prabowo masih berstatus terduga pelanggar etik dan tersangka dalam proses pidana, dan asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Yang kami tuntut bukan vonis, melainkan proses. Proses yang jujur, terbuka, dan tanpa intervensi.
Kepada Presiden Prabowo, kami titipkan pesan: Jangan lindungi siapapun. Jika Presiden ingin Polri dipercaya rakyat, maka Presiden harus membiarkan proses etik ini berjalan tanpa intervensi.
Kepada DPR, khususnya Komisi III, jangan diam. Panggil, awasi, dan pastikan sidang etik ini benar-benar terjadi.
Kepada Hakim Etik Polri, kami katakan: Sejarah akan mencatat nama Bapak/Ibu. Berani memutus sesuai nurani, atau hanya berani memutus sesuai perintah.
Publik sedang menanti. Publik tidak akan lupa. Beranikah Hakim Etik mengadili Mantan Kapolri? Jawabannya akan menentukan, apakah Polri masih bisa dipercaya, atau sudah kehilangan wibawanya di mata rakyat.






















Discussion about this post