BogorOne.co.id | Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta gubernur mengintensifkan dialog antara pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pengusaha dalam proses penetapan upah minimum 2027. Pemerintah daerah diminta mencari formula pengupahan yang dapat mengakomodasi kepentingan buruh sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.
Tito mengatakan penetapan upah minimum tidak cukup hanya mengacu pada pedoman pemerintah pusat. Pemerintah provinsi juga perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik ekonomi di masing-masing daerah.
“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” kata Tito, Selasa, 17 November 2026.
Menurut Tito, pemerintah daerah perlu melibatkan tiga unsur dalam pembahasan upah minimum, yakni pemerintah, serikat pekerja atau buruh, dan kalangan pengusaha. Dialog tripartit tersebut diharapkan dapat mencegah kebuntuan dalam proses penetapan upah.
Pemerintah pusat, kata dia, telah menyiapkan pedoman nasional melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya, pemerintah provinsi bertugas menerjemahkan pedoman tersebut sesuai kondisi daerah masing-masing.
Kementerian Dalam Negeri juga akan mengawal proses penetapan upah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Tito meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memuat petunjuk lebih terperinci, termasuk mekanisme pemantauan dan pengawasan.
“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan sejumlah tenggat penetapan upah minimum 2027. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan paling lambat 21 November 2026.
Lima hari setelahnya, pemerintah daerah dijadwalkan menetapkan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan paling lambat 25 November 2026, disusul penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota lima hari kemudian.
Yassierli mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan juga akan menerbitkan surat edaran yang memuat rincian teknis dan data sebagai bahan pertimbangan penetapan upah minimum.
“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” kata Yassierli.
Editor : R. Muttaqien























Discussion about this post