BogorOne.co.id | Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa kenaikan harga ayam potong dan telur ayam dalam beberapa waktu terakhir dipicu oleh meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sekarang harga ayam naik karena kebutuhan MBG. Untuk memasak ayam bagi 3.000 orang dibutuhkan sekitar 350 ekor ayam,” ujar Dadan dikutip dari beritasatu.com, Rabu, 8 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, jika dihitung secara nasional, satu kali penyajian MBG setara dengan kebutuhan sekitar 350 ekor ayam per hari atau sekitar 2.800 ekor per bulan di satu titik layanan.
“Kalau program ini dijalankan dua kali seminggu saja, maka dalam sebulan sudah butuh 2.800 ayam,” katanya.
Dadan menambahkan, saat ini terdapat 10.681 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia yang menyerap banyak daging dan telur ayam. Kondisi itu berpotensi menimbulkan kelangkaan pasokan jika tidak diimbangi dengan kemunculan peternak baru.
“Kalau tidak segera muncul peternak baru, bisa terjadi kekurangan pasokan ayam dan telur,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengatakan, pelaksanaan program MBG menghadapi tekanan berat di luar perkiraan, terutama terkait ketersediaan pangan.
“Dari Rp1,1 miliar dana yang sudah dikucurkan, sekitar 9.200 titik masih menghadapi masalah pangan,” ujarnya.
Tigor menuturkan, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi tata kelola SPPG ke berbagai daerah, termasuk ke Provinsi Aceh, karena masih banyak wilayah yang belum memahami prosedur standar.
Ia juga mengungkap adanya praktik manipulatif dari sejumlah pihak yang berupaya menjadi mitra dapur SPPG secara tidak sah. Menurutnya, BGN bahkan menerima berbagai bentuk intimidasi, termasuk ancaman terhadap keselamatan jiwa.
“Saat kami tolak pendaftar yang melebihi batas, kami terima ancaman, bahkan hingga soal nyawa. Ini bukan tugas mudah,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal itu, BGN kini memberlakukan aturan ketat dalam proses pendaftaran dapur SPPG dengan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah.
“Negara kita perlu aturan keras. Kalau tidak bisa penuhi syarat, jangan lanjut bangun dapur,” pungkasnya.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post