BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Bupati Bogor Rudy Susmanto, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 3.676 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kamis 17 April 2025.
Pelantikan ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor.
Dari total formasi yang dilantik, sebanyak 3.324 merupakan PPPK dan 352 adalah CPNS. Ini merupakan gelombang pertama dari proses pengangkatan ASN di Kabupaten Bogor untuk tahun 2025.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan bahwa momentum pelantikan ini menjadi semangat baru bagi Kabupaten Bogor dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
BERITA LAINNYA
“Kurang lebih ada 3.600 orang yang dilantik hari ini. Ini menjadi semangat baru untuk membangun Kabupaten Bogor, yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat bahkan di Indonesia,” ungkap Bupati Rudy.
Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas serta nama baik Pemerintah Kabupaten Bogor di pundak para ASN yang baru saja diangkat.
“Kami ucapkan selamat bertugas. Yang terpenting adalah jaga integritas dan kehormatan Kabupaten Bogor. Karena nama baik Kabupaten ada pada Bapak-Ibu sekalian,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menerima Piagam Penghargaan dari BKN RI atas keberhasilannya sebagai salah satu daerah tercepat dalam proses pengangkatan CASN Tahun 2024.
Kemudian, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor atas percepatan proses administrasi kepegawaian.
“Baru 36 kabupaten/kota di Indonesia yang telah melantik CPNS dan PPPK. Kabupaten Bogor termasuk tercepat dan sudah kami cek dari sisi anggaran, semuanya aman,” kata Zudan.
Ia juga berpesan kepada seluruh ASN yang baru diangkat untuk memperkuat integritas dan kompetensi. “Kabupaten Bogor adalah kabupaten yang rasa provinsi. Penduduknya 5,8 juta. Ini kekuatan besar yang harus dibarengi dengan pelayanan publik yang optimal, ” jelas Zudan.
Zudan menambahkan bahwa pelatihan manajemen risiko harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pemerintah daerah.
“Jangan sampai ada resiko hukum, resiko operasional, atau bahkan defisit anggaran yang mengganggu reputasi pemerintah. ASN harus menghindari niat jahat dan bekerja dengan akuntabilitas,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post