BogorOne.co.id | Kota Bogor – Untuk menekan angka kasus positif covid 19 yang hingga kini masih tinggi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menghimbau agar pada saat libur imlek Jumat (12/02/21), para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berlibur alias diam di rumah saja.
Larangan itu tertuang melalui Surat Edaran Nomor : 800/789 – BKPSDM tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam masa pandemi Covid-19.
Surat Edaran tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 04 Tahun 2021.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menyampaikan apresiasi dengan keluarnya surat edaran dari Kemenpan RB. Artinya semua pihak harus memahami situasi yang ada karena masih dalam kondisi yang tidak baik dan beresiko tinggi terpapar virus Covid-19.
“Para ASN harus memberikan contoh kepada masyarakat untuk tetap dirumah, tidak bepergian kemana-mana. Tujuannya untuk menurunkan tingkat resiko penularan Covid-19 dimanapun,” kata Dedie, Kamis (11/12/21).
Dedie mengingatkan bahwa Kota Bogor statusnya masih Zona Merah. Karena itu kepada semua pihak ia mengajak untuk berjuang semaksimal mungkin untuk menurunkan zona merah.
“Ini tujuannya, maka dari itu kita harus menyambut dan menjalankan instruksi tersebut,” ujar Dedie.
Disinggung sosialisasi terkait surat Edaran tersebut, Dedie menyatakan secara teknis sudah dikomunikasikan melalui rapat-rapat maupun komunikasi melalui grup WhatsApp, sehingga menurutnya ada pemahaman yang sama dari ASN di lingkungan Pemkot Bogor.
Sementara bagi ASN Kota Bogor yang sudah mengajukan cuti untuk keperluan pernikahan atau kegiatan penting yang bukan tujuan liburan sebelum terbitnya surat edaran Kemenpan RB akan diberi pertimbangan.
Namun secara umum ASN dilarang melakukan perjalanan yang sifatnya tidak penting, seperti liburan. “Dengan adanya surat edaran secara otomatis ada sanksi bagi ASN yang melanggar, bentuknya sanksi dari atasan langsung atau sanksi berupa teguran,” pungkas Dedie. (Gie)
Discussion about this post