BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor, Mulyadi, menyatakan kekecewaannya atas langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menyegel sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor.
Menurut Mulyadi, kebijakan tersebut berdampak serius terhadap perekonomian lokal, terutama sektor pariwisata yang menjadi sumber utama penghidupan warga sekitar.
“Saya sangat kecewa dan marah atas tindakan Menteri Hanif Faisol Nurofiq. Kebijakannya telah mengganggu iklim investasi, menghambat sektor pariwisata, dan menyebabkan ribuan warga kehilangan pekerjaan,” kata Mulyadi, Jumat, 4 Oktober 2025.
Data dari Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mencatat, sedikitnya 2.300 pekerja dirumahkan akibat penutupan belasan objek wisata di kawasan tersebut. Penyegelan dilakukan KLH karena dugaan pelanggaran aturan lingkungan dan pemanfaatan kawasan.
Wilayah Puncak selama ini dikenal sebagai destinasi wisata utama sejak era 1970-an. Daya tarik kebun teh, Taman Safari, hingga berbagai lokasi glamping menjadikannya ikon wisata yang menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.
Mulyadi, yang juga menjabat Dewan Pembina Partai Gerindra, menilai dampak kebijakan KLH itu bersifat kompleks.
“Bukan hanya turunnya angka kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga berisiko meningkatkan pengangguran, menurunkan angka rata-rata lama sekolah, bahkan memicu kriminalitas jika terus dibiarkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat akan melakukan reses di kawasan Puncak untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat yang terdampak.
“Saya akan turun langsung, mendengarkan keluhan warga, dan memperjuangkan kepentingan mereka di tingkat pusat,” kata Mulyadi.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post