BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Anggota Komisi XI DPR RI, Mulyadi, menyoroti kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dinilai menimbulkan dampak sosial dan ekonomi setelah dilakukan penyegelan terhadap sejumlah tempat wisata di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Menurut Mulyadi, kebijakan tersebut menimbulkan efek domino yang berimbas langsung pada ribuan warga yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata di kawasan tersebut.
“Kebijakan penyegelan yang dilakukan KLH tidak melalui kajian yang matang dan berdampak luas pada ekonomi masyarakat sekitar Puncak,” ujar Mulyadi saat reses di The Rizen Premier Hotel, Puncak, Kamis, 9 Oktober 2025.
Ia menilai langkah penyegelan itu dilakukan “secara membabi buta” tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya terhadap pekerja, pelaku usaha kecil, hingga penerimaan daerah.
“Banyak warga kehilangan mata pencaharian. Ribuan pekerja dirumahkan, omzet UMKM menurun, PHRI juga mengeluhkan turunnya kunjungan wisatawan. Bahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara bukan pajak ikut melambat,” jelasnya.
Mulyadi menegaskan, kehadirannya di tengah masyarakat Bogor Selatan bertujuan menyerap aspirasi warga yang terdampak kebijakan tersebut.
“Hari ini saya menjalankan tugas konstitusional untuk menyerap aspirasi masyarakat di Dapil V Bogor Selatan karena ada keresahan akibat kebijakan penyegelan tempat wisata,” katanya.
Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di sekitar Puncak yang terdampak kebijakan itu.
“Saya berharap Pak Presiden mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup agar masyarakat di sekitar kediaman pribadi beliau di Bogor bisa mendapatkan perhatian,” pungkas Mulyadi.
Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), sedikitnya 2.300 karyawan dirumahkan akibat berhentinya operasional sejumlah objek wisata di Kawasan Puncak.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post