BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Nasib pembiayaan gaji sekitar 9.800 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bogor yang direncanakan beralih menjadi penuh waktu pada 2027 masih menunggu kepastian pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Bogor memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membayar gaji mereka mencapai Rp600 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan mengatakan, besarnya kebutuhan anggaran tersebut bergantung pada mekanisme pembiayaan yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.
Pemkab Bogor berharap pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab pembayaran gaji para pegawai tersebut. Dengan begitu, anggaran daerah dapat dihemat hingga Rp600 miliar.
“Kebutuhan kita secara total memang Rp600 miliar untuk PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” kata Wildan, Selasa, 10 November 2026.
BERITA LAINNYA
Wildan mengatakan pemerintah daerah masih memasukkan kebutuhan pembiayaan itu dalam perencanaan APBD. Langkah tersebut dilakukan sembari menunggu kepastian regulasi mengenai pihak yang akan menanggung gaji PPPK setelah perubahan status.
“Ya, mudah-mudahan itu benar dibiayai oleh pusat. Kita berharap seperti itu,” ujarnya.
Menurut Wildan, apabila pemerintah pusat benar-benar menanggung gaji sekitar 9.800 PPPK tersebut, Kabupaten Bogor berpotensi menghemat anggaran hingga Rp600 miliar.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat mengenai perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Ia menyebut para pegawai tersebut telah berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Bogor.
Selama ini, kata Rudy, pembayaran gaji PPPK paruh waktu masih bersumber dari APBD.
“Buat kami, kita penyelenggara pemerintah, sebetulnya orang-orang yang sudah berjasa membangun Kabupaten Bogor, baik PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, yang sekarang pun pembiayaan melalui mekanisme APBD,” kata Rudy.
Rudy menegaskan Pemkab Bogor akan menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Menurut dia, pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara negara harus menjalankan keputusan tersebut.
“Apa yang sudah menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah pusat, bentuk negara kita negara republik, apa yang menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah pusat, maka kami sami’na wa atho’na kita tindak lanjuti bersama-sama,” ujarnya.
Rudy juga menyatakan kemampuan fiskal Kabupaten Bogor masih memadai untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara, baik PPPK paruh waktu maupun penuh waktu, apabila kewajiban penggajian nantinya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Namun, hingga kini Pemkab Bogor masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pembiayaan peralihan status tersebut.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post