BogorOne.co.id – CIBINONG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bogor menyampaikan sejumlah catatan strategis dan masukan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Rabu (12/8/2026).
Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Yaudin Sogir, menegaskan pentingnya Pemkab Bogor melakukan inovasi dan ekstensifikasi guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendati demikian, ia mengingatkan agar langkah pemaksimalan target pendapatan tersebut tidak sampai membebani masyarakat kecil.
“Untuk sektor pendapatan daerah, Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah terus berinovasi dan melakukan ekstensifikasi potensi PAD tanpa membebani masyarakat kecil,” ujar Achmad.
Dorong Digitalisasi Pajak dan Evaluasi Realisasi Pendapatan
Achmad, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, meminta agar target perubahan pendapatan dalam Perubahan KUA-PPAS 2026 disusun secara realistis dan terukur.
Menurutnya, optimalisasi digitalisasi pada sistem penerimaan daerah sangat krusial untuk menekan potensi kebocoran pajak maupun retribusi daerah.
“Harus ada evaluasi menyeluruh untuk mengantisipasi jika terdapat pendapatan daerah yang kinerja realisasinya kurang optimal. Sebab, hal itu akan berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah serta pembiayaan program-program prioritas,” tegasnya.
Dari sisi efisiensi belanja, Fraksi PKB mendorong agar setiap pergeseran atau penambahan anggaran diprioritaskan pada belanja publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Penggunaan anggaran birokrasi dinilai perlu dilakukan secara cermat agar sisa ruang fiskal di tahun anggaran 2026 dapat dialihkan ke sektor mendesak.
“Kami menekankan pentingnya kehati-hatian dalam belanja birokrasi, sehingga ruang fiskal di sisa tahun anggaran 2026 bisa dioptimalkan untuk proyek peningkatan infrastruktur jalan di kawasan pelosok dan pedesaan guna menunjang mobilitas ekonomi warga,” terangnya.
Kawal Insentif Keagamaan, Pendidikan, dan UMKM
Selain infrastruktur, Fraksi PKB memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan keagamaan, penanganan stunting, dan kesejahteraan tenaga pendidik nonformal. Achmad meminta Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran memadai untuk insentif guru ngaji, marbot, amil, serta bantuan sarana fisik pondok pesantren dan madrasah diniyah takmiliyah.
“Kami meminta agar dialokasikan porsi anggaran yang memadai dalam Perubahan KUA-PPAS 2026 untuk bantuan insentif guru ngaji, amil, marbot, serta dukungan sarana fisik bagi pondok pesantren dan madrasah di seluruh pelosok Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Menutup pandangannya, Achmad mengimbau Pemkab Bogor untuk memperkuat stimulus bagi para pelaku UMKM dan kelompok petani demi menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
“Stimulus untuk UMKM dan petani harus diperdalam demi memperkuat ketahanan ekonomi daerah serta menjaga daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Mutaqien
Discussion about this post