BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor susun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 terintegrasi. Melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Ruang Serbaguna I Setda, Kamis 12 Februari 2026.
Prioritas Pembangunan 2027 Terdapat empat pilar prioritas yakni Pelayanan Publik, Ekonomi Lokal melalui Pengembangan pusat ekonomi baru yang terintegrasi di berbagai wilayah.
Selain itu juga Infrastruktur Dasar serta Layanan Inklusif melalui Penguatan perlindungan sosial dan layanan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Program Strategis dan Infrastruktur telah dicanangkan, di antaranya pengembangan angkutan umum massal Koridor 2 (Bojonggede – Sentul Selatan), pembangunan Terminal Tipe C, serta pengembangan sekolah unggulan tingkat SD dan SMP Negeri dan pembangunan hutan kota.
BERITA LAINNYA
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang dan terintegrasi dalam forum pembahasan rancangan awal program pembangunan daerah.
Menurutnya, perencanaan menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan dua tahun ke depan. “Bagi kami, kegiatan hari ini sangat penting. Fail to plan, plan to fail,” ujarnya.
“Jika kita gagal merencanakan, maka sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan. Karena itu, forum ini menjadi ruang strategis, seluruh stakeholder hadir untuk merancang langkah ke depan,” tambah Ajat.
Menurutnya, kehadiran seluruh elemen tersebut menjadi energi positif dalam menyusun perencanaan yang lebih baik, meski di tengah kesibukan pelaksanaan program dan pemeriksaan yang sedang berjalan.
Sekda menyampaikan pesan Bupati Bogor bahwa persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemerintah Kabupaten Bogor terus berikhtiar menurunkannya hingga mendekati nol, sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia.
Untuk menekan angka pengangguran terbuka (TPT) terus ditekan melalui pelaksanaan program padat karya. Program ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, khususnya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
“Selain itu, bantuan keuangan desa juga ditingkatkan agar mampu menjadi penggerak ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Masih kata dia, program infrastruktur bukan sekadar perbaikan fisik. Secara filosofis, ini membuka akses distribusi barang dan orang, memudahkan masyarakat bekerja, bersekolah, dan beraktivitas ekonomi.
“Ini mungkin tidak langsung menyasar pengangguran secara spesifik, tetapi sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Menurut Ajat, Bupati menginginkan adanya program terintegrasi antar perangkat daerah. Misalnya, Dispora menyelenggarakan pelatihan, Disdagin menyiapkan peralatan.
Lalu, Dinas Koperasi membantu pemasaran, serta BUMD perbankan mendukung pembiayaan. Integrasi ini ditargetkan mulai berjalan optimal pada 2026.
Dalam aspek kewilayahan, Pemkab Bogor juga fokus mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah Tengah, Timur, dan Barat.
Wilayah Barat akan didorong percepatan pengembangannya, wilayah Timur diarahkan pada pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, sementara wilayah Tengah difokuskan pada pengendalian, terutama di kawasan hulu dan daerah aliran sungai seperti DAS Ciliwung.
Selain itu, Sekda menegaskan bahwa Kabupaten Bogor tetap merupakan daerah rawan bencana. Oleh karena itu, aspek kebencanaan menjadi perhatian utama dalam setiap perencanaan pembangunan.
Berbagai wilayah dengan potensi gerakan tanah dan risiko bencana lainnya terus dipetakan dan diintervensi kebijakannya, seiring dengan upaya peningkatan indeks kebencanaan yang menunjukkan tren perbaikan.
“Bogor adalah daerah bencana, itu tidak bisa kita lupakan. Karena itu, pembangunan harus tetap memperhatikan aspek mitigasi dan ketahanan bencana,” tandasnya.
Editor : Muttaqien
Discussion about this post