BogorOne.co.id – Puluhan mahasiswa dan elemen pemuda menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Bogor, Kamis 27 Agustus 2026 sore. Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan setelah massa terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian saat berupaya bergerak mendekati area Istana.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar 50 peserta mengikuti aksi yang tergabung dalam aliansi kolektif independen. Massa berasal dari sejumlah organisasi dan elemen mahasiswa, di antaranya Aliansi Pemuda Hindu Bali (APHB), Ikatan Keluarga Mahasiswa Sumatera Utara (IKAMSU), Forum Mahasiswa Bergerak Indonesia (FMBI), Aliansi Muda Bersatu (AMB), serta mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (UIKA), Universitas Pakuan, dan sejumlah elemen BEM di Kota Bogor.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Naufal, mengatakan aksi tersebut digelar secara independen karena mahasiswa menilai gerakan kelembagaan di sejumlah kampus di Kota Bogor saat ini tidak berjalan.
“Kami adalah mahasiswa biasa yang melihat keresahan dikarenakan kelembagaan-kelembagaan seluruh kampus di Kota Bogor sudah vakum dan tidak bergerak lagi. Maka kami membentuk aliansi, menghimpun diri bersama untuk terus mengawal gerakan-gerakan ini,” kata Naufal saat ditemui di lokasi aksi.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup isu penegakan hukum, pendidikan, program pemerintah, lingkungan, hingga kebebasan di ruang digital.
Pertama, pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman bagi koruptor. Massa mendesak DPR RI dan pemerintah segera menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset. Mereka juga menyerukan penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai bentuk pemberian efek jera.
Kedua, transparansi dan kesetaraan di mata hukum. Massa menuntut keterbukaan dalam setiap tahapan pembahasan undang-undang serta meminta adanya komitmen tertulis terkait pengesahan RUU Perampasan Aset. Mereka juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip equality before the law tanpa tebang pilih.
Ketiga, menolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mahasiswa menolak komersialisasi pendidikan dan meminta kenaikan UKT dibatalkan. Mereka juga mendesak adanya pengusutan terhadap dugaan praktik jual-beli kursi di perguruan tinggi negeri (PTN).
Keempat, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Massa meminta pekerja dapur MBG tidak hanya disebut sebagai “relawan”, tetapi mendapatkan status kerja yang jelas serta jaminan keselamatan. Mereka juga mendesak evaluasi program secara akuntabel untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.
Kelima, penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Massa mendesak pemerintah menetapkan status darurat nasional terhadap bencana asap akibat Karhutla, menindak tegas korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan, serta memperketat sistem mitigasi kebakaran, khususnya di kawasan permukiman padat.
Keenam, menghentikan kriminalisasi di ruang digital. Massa menolak berbagai bentuk intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital, termasuk tindakan pembekuan akun maupun rekening donasi yang digunakan untuk kegiatan publik.
Minta Kajian Disampaikan ke Presiden
Sebagai tindak lanjut aksi, massa meminta seluruh berkas kajian akademik yang telah mereka susun dapat diteruskan secara langsung kepada Presiden RI.
Penyerahan berkas tersebut diminta difasilitasi melalui Kepala Istana Kepresidenan Kota Bogor, Erwin Wicaksono.
Naufal menegaskan, aliansi mahasiswa tersebut tidak akan berhenti setelah aksi hari ini. Mereka menyatakan akan terus mengawal dan memantau respons pemerintah maupun aparat penegak hukum terhadap sejumlah tuntutan yang telah disampaikan.
“Kami akan terus mengawal gerakan ini sampai ada respons dan tindak lanjut yang jelas dari pemerintah,” ujarnya.
Reporter : Resha Bunai
Editor : Muttaqien
Discussion about this post