BogorOne.co.id | Kota Bogor – Dinilai bebankan keuangan Pemkot Bogor rencana kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Bogor menuai kritik dari wakil rakyat.
Seperti diketahui, bahwa rencana Munaslub Apeksi Dasa Warsa, dan Inagurasi akan digelar di Kota Bogor sebelum masa Bhakti Wali Kota Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim pungkas pada Desember mendatang.
Menyikapi hal itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin mengaku dewan tidak menolak adanya rangkaian kegiatan tersebut. Namun, sebaiknya anggaran yang digunakan berasal dari luar APBD, dengan cara menggandeng sponshorship.
“Sumber dana bisa dicari di luar APBD, bisa sponshorship atau CSR kan ini acara seremonial. Jangan dibebankan kepada APBD apalagi situasi sedang defisit Rp101 miliar di anggaran perubahan ini karena ada perbedaan nilai Silpa,” ujar Zaenul, Rabu 20 September 2023.
BERITA LAINNYA
Zaenul menegaskan bahwa APBD tidak memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. “Sebab itu kan bukan program prioritas. Ya, intinya Pemkot Bogor mesti kreatif,” kata politisi PPP ini.
Saat disinggung mengenai berapa nominal anggaran. Zaenul menyatakan bahwa Banggar tidak membahas spesifik. Sebab, anggaran itu displit ke dinas-dinas yang nantinya masing-masing akan mengelola kegiatan yang terkait APEKSI dan Munaslub.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rudy Mashudi mengakui bila rencana menyelenggarakan dua kegiatan itu memang ada.
“Rencananya memang ada, tetapi masih dimatangkan semuanya. Belum fix tanggalnya,” ungkap Rudy.
Saat disinggung mengenai besaran kebutuhan anggaran yang mencapai Rp6 miliar. Rudy mengatakan bahwa kegiatan rencananya akan dilaksanakan di maskng-masing dinas sesuai kewenangan masing-masing.
Ketika ditanya terkait apakah ada opsi menggunakan dana non APBD untuk penyelenggaraan acara itu. Rudy menyatakan, opsi tersebut masih terbuka.
“Kemungkinan menggaet sponsor masih terbuka. Ada dua skema, kalau ApBD tentunya melalui prosedur yang tepat dimasukan ke rencana kerja (renja) dan kebijakan anggaran. Kan sudah 10 tahun Pak Wali mengabdi mesti ada perpisahan dengan masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, kata dia, pengajuan anggaran saat ini tengah berproses, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan harmonisasi.
“Sebenarnya sudah balance di KUA PPAS. Tinggal harmonisasi jenis belanja melalui asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Insya Allah pekan ini diserahkan ke DPRD,” pungkasnya. (Fry)
Discussion about this post