BogorOne.co.id | Jakarta – PDI Perjuangan memperkeras sikap terhadap dugaan keterlibatan kadernya dalam proyek Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah surat permintaan klarifikasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) tak kunjung mendapat balasan, partai itu menyatakan akan kembali mengirim surat resmi sekaligus meminta data pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Jika ditemukan kader yang ikut menggarap proyek MBG, partai menegaskan akan menjatuhkan sanksi.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan surat pertama dikirim untuk meminta klarifikasi atas pernyataan Kepala BGN Nanik S. Deyang saat masih menjabat Wakil Kepala BGN. Ketika itu, Nanik menyebut seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan maupun pengelolaan Program MBG.
Menurut Hasto, pernyataan tersebut bertentangan dengan kebijakan internal PDI Perjuangan. Sejak awal, partai telah melarang seluruh anggota dan kader terlibat dalam proyek MBG untuk menghindari konflik kepentingan dan komersialisasi program yang ditujukan bagi masyarakat.
“Kami sudah melarang anggota dan kader PDI Perjuangan untuk terlibat dalam program MBG tersebut. Karena kemudian muncul pertanyaan bagaimana sikap PDI Perjuangan, kami memberikan surat kepada BGN. Sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut. Kami akan tunggu, kalau tidak ada jawaban, kami akan kirim surat yang lain,” kata Hasto saat berkunjung ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa, 21 Juli 2026.
Selain mengirim surat lanjutan, Hasto mengatakan partainya akan meminta data resmi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam proyek MBG. Data tersebut akan digunakan untuk memastikan ada atau tidak kader PDI Perjuangan yang ikut mengerjakan program pemerintah tersebut.
“Bila ada kader yang terbukti terlibat, tentu akan kami beri sanksi sesuai ketentuan organisasi,” ujarnya.
Hasto menegaskan sikap partainya bukan ditujukan untuk menolak Program MBG. Menurut dia, program tersebut memiliki tujuan yang baik karena berorientasi pada peningkatan gizi masyarakat dan sejalan dengan komitmen partai terhadap kesejahteraan rakyat.
Namun, ia menilai pelaksanaan program masih menyisakan persoalan tata kelola. Hasto menyoroti mekanisme implementasi yang dinilai terlalu bersifat top-down sehingga berpotensi memunculkan berbagai persoalan di lapangan.
“Secara ide bagus, tetapi pelaksanaannya yang harus dikoreksi. Gagasan yang top down itu yang pertama kali harus diperbaiki, termasuk dalam executing program-nya,” kata Hasto.
Menurut Hasto, langkah meminta klarifikasi kepada BGN sekaligus menelusuri dugaan keterlibatan kader merupakan bagian dari upaya menjaga integritas organisasi dan mencegah konflik kepentingan dalam pelaksanaan program strategis pemerintah.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post