BogorOne.co.id | Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan over dimension over load (ODOL) secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para sopir truk.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis penanganan ODOL yang akan diterapkan pada 2025. Salah satu langkah penting adalah pelibatan langsung pengemudi dalam penyusunan regulasi dan rencana aksi.
“Pengemudi akan dilibatkan dalam menyusun regulasi, dalam menyusun rencana aksi ini,” ujar Aan dikutip dari Beritasatu.com, Jumat (4/7/2025).
Aan menyebut pendekatan baru ini dilakukan untuk mengatasi resistensi yang kerap muncul akibat anggapan bahwa kebijakan ODOL hanya berfokus pada aspek penegakan hukum. Ia menekankan bahwa penanganan ODOL tidak hanya soal sanksi, tetapi juga perlindungan terhadap pengemudi, sistem pengawasan, pembinaan, serta penerapan insentif dan disinsentif.
Program penertiban ODOL sendiri telah berjalan sejak 2016 dan sempat diberlakukan hingga 2023. Kini, Kemenhub bersama kementerian dan lembaga terkait berupaya menyempurnakan pendekatan tersebut agar lebih inklusif dan implementatif.
Aan menambahkan, persoalan ODOL melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah, pelaku usaha logistik, hingga para sopir truk yang berada di garis depan distribusi barang. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi agar kebijakan yang dihasilkan dapat dijalankan secara efektif di lapangan.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post