BogorOne.co.id | Jakarta – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendesak pemerintah memoratorium program makan bergizi gratis (MBG) untuk mengevaluasi tata kelola, perencanaan, dan penganggarannya. Menurut dia, program berskala nasional itu seharusnya tidak diperluas sebelum memiliki perencanaan matang, landasan hukum yang kuat, serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Agus menilai tujuan MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat pada dasarnya baik. Namun, pelaksanaannya dinilai belum ditopang sistem tata kelola yang memadai. Karena itu, ia meminta pemerintah menghentikan sementara program tersebut sebelum melanjutkannya dengan skema yang lebih terukur.
“Program ini sebenarnya bagus, tetapi tata kelolanya tidak ada sehingga terkesan ngawur. Saya sudah menyuarakan sejak akhir tahun lalu agar ada moratorium. Hentikan dahulu sementara, lalu tata dengan baik karena program ini dijalankan tanpa studi awal dan tanpa payung hukum yang kuat,” kata Agus, Rabu, 28 Oktober 2026.
Pernyataan itu disampaikan Agus saat menanggapi hasil survei Voxpol Center Research and Consulting mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan MBG. Survei tersebut menunjukkan sebagian responden menginginkan perbaikan tata kelola, sementara sebagian lainnya menghendaki program dihentikan.
Menurut Agus, evaluasi MBG tidak cukup dilakukan dengan mengukur tingkat penerimaan masyarakat. Pemerintah perlu memeriksa kembali dasar perencanaan, ketepatan sasaran, penggunaan anggaran, dan keamanan makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat.
Perencanaan dan anggaran perlu dievaluasi
Agus mengatakan pemerintah perlu menyusun cetak biru yang mengatur keseluruhan pelaksanaan MBG, mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi. Dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan program berjalan berdasarkan kebutuhan penerima manfaat, bukan sekadar mengejar perluasan cakupan.
Ia juga mengkritik skema penganggaran MBG yang berpotensi bersinggungan dengan alokasi pendidikan. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pembiayaan program pemenuhan gizi tidak mengganggu kebutuhan pendanaan sektor lain yang juga menjadi prioritas.
Evaluasi anggaran, kata Agus, harus disertai pemeriksaan terhadap efektivitas penyaluran dan kondisi gizi kelompok sasaran. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan apakah skema yang berjalan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Agus kritik penggunaan isu stunting
Agus turut mempersoalkan penggunaan pencegahan stunting sebagai salah satu alasan pelaksanaan MBG. Menurut dia, intervensi pencegahan stunting perlu memprioritaskan 1.000 hari pertama kehidupan, yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
“Kalau dikatakan program ini untuk pencegahan stunting, itu salah besar dan bentuk penyesatan informasi. Penanganan stunting hanya efektif dilakukan pada rentang 1.000 hari pertama kehidupan, bukan ketika anak sudah memasuki usia sekolah,” ujar Agus.
Ia meminta pemerintah memperjelas tujuan dan sasaran MBG agar intervensi pemenuhan gizi sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok penerima. Data mengenai kondisi gizi masyarakat, menurut dia, harus menjadi dasar dalam menentukan penerima dan bentuk bantuan.
Pengawasan keamanan pangan
Persoalan lain yang disoroti Agus adalah keamanan makanan yang dibagikan melalui program MBG. Ia meminta pemerintah menindaklanjuti laporan keracunan makanan dan menjadikan temuan di lapangan sebagai dasar untuk memperbaiki mekanisme pengawasan.
Agus mengatakan evaluasi perlu mencakup pemetaan sekolah berdasarkan kondisi gizi peserta didik serta pemeriksaan terhadap proses penyediaan dan distribusi makanan. Ia juga mendorong keterlibatan kantin sekolah dan komite orang tua murid untuk memperkuat pengawasan agar makanan yang diberikan tetap higienis dan tepat sasaran.
“Pemerintah harus bertindak berdasarkan data riil, bukan sekadar hasil survei. Evaluasi secara menyeluruh, petakan sekolah yang tergolong kurang gizi, dan optimalkan peran kantin sekolah serta komite orang tua murid agar penyaluran makanan berjalan higienis dan tepat sasaran,” kata dia.
Survei Voxpol: 42,5 persen responden minta perbaikan
Hasil survei Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan 42,5 persen responden menginginkan perbaikan tata kelola MBG, bukan penghentian program. Adapun 31 persen responden menyatakan program tersebut sebaiknya dihentikan.
Temuan itu memperlihatkan perbedaan pandangan masyarakat mengenai langkah yang perlu diambil pemerintah dalam menangani persoalan pelaksanaan MBG.
Bagi Agus, masukan publik perlu menjadi bagian dari evaluasi, tetapi keputusan pemerintah tetap harus didasarkan pada data empiris. Pemerintah, menurut dia, perlu memastikan program berjalan dengan perencanaan yang jelas, anggaran yang terukur, sasaran yang tepat, serta sistem pengawasan keamanan pangan yang memadai sebelum melanjutkan pelaksanaannya.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post