BogorOne.co.id | Kota Bogor – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Bogor menggelar pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk membahas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, Rabu (15/7/2025).
Pertemuan yang dihadiri Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bogor, dan Dinas Pendidikan Kota Bogor ini bertujuan mencegah siswa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.
“Kami mengundang diskusi dengan PGRI dan Dinas Pendidikan untuk mencari solusi memastikan siswa baru dari masyarakat tidak mampu tidak putus sekolah,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bogor Safrudin Bima.
Safrudin menjelaskan, pihaknya mengajak lembaga pendidikan swasta membuka kemudahan akses bagi siswa kurang mampu. Fraksi PAN juga mendengarkan kendala yang dihadapi pengelola sekolah swasta dalam memberikan subsidi pendidikan.
“Intinya ini langkah positif karena kami mendengar masukan bahwa ada banyak keluhan terkait pengelolaan sekolah,” ungkap Safrudin.
Bendahara Fraksi PAN DPRD Kota Bogor Hj. Hakanna menekankan komitmen memastikan tidak ada anak putus sekolah di Kota Bogor. Menurutnya, diperlukan klasifikasi yang tepat untuk menentukan penerima manfaat program pendidikan gratis.
“Kami berkomitmen memajukan masyarakat Kota Bogor, salah satunya di bidang pendidikan. Perlu klasifikasi penerima manfaat agar masyarakat tidak mampu mendapat pendidikan layak,” kata Hakanna.
Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Bogor Karina Soerbakti menyatakan pertemuan masih dalam tahap diskusi dan belum menghasilkan keputusan.
“Semua harus berkolaborasi dari berbagai stakeholder. Kami saling berbagi informasi mengenai isu-isu yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Bogor Achmad Rifky Alaydrus memaparkan bahwa ketersediaan sekolah sudah memadai, namun pemerintah perlu memberikan subsidi bagi masyarakat kurang mampu.
“Kondisi sekolah sudah cukup, tetapi bagaimana upaya pemerintah mengatasi subsidi untuk masyarakat tidak mampu,” tegasnya.
Rifky menambahkan, Fraksi PAN akan memperjuangkan usulan melalui Komisi IV DPRD Kota Bogor dan mengusulkan Peraturan Daerah yang akan dibahas dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Kami bersemangat agar masyarakat Kota Bogor mendapatkan pendidikan yang layak, adil, dan gratis untuk yang tidak mampu,” pungkas Rifky.
Reporter : Resha Bunai
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post