BogorOne.co.id | Kota Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mematangkan rencana pembangunan underpass Kebon Pedes sebagai jawaban atas persoalan kemacetan di kawasan tersebut. Proyek strategis ini masih berada pada tahap awal, yaitu penyusunan Desain Detail Engineering Design (DED) yang melibatkan kajian teknis, pembebasan lahan, hingga opsi relokasi kantor Kecamatan Tanah Sareal.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyebut penyusunan DED menjadi fondasi penting sebelum proyek fisik dilaksanakan.
“DED sudah mulai diproses. Itu harus dilakukan pembebasan beberapa lahan dan kantor kecamatan, beberapa alternatif opsi pemindahan sedang kita jajaki. Jadi pencarian relokasi lahan kemudian pembebasan beberapa bidang lahan dan rumah warga, dan DED-nya hari ini sedang dikaji,” ujarnya dikutip dari timetoday.id
Proyek besar ini tidak bisa sepenuhnya ditanggung APBD Kota Bogor. Jenal menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan proposal dukungan pendanaan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon beberapa waktu lalu.
BERITA LAINNYA
“Ini butuh bantuan dukungan anggaran provinsi Jabar juga. Kemarin di Musrenbang saya yang langsung mengusulkan. Masuk atau tidak, mereka belum ketuk palu, tapi kita terus follow up melalui Bapenda Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Berdasarkan hitungan awal, kebutuhan dana pembangunan mencapai lebih dari Rp100 miliar. Dari jumlah itu, Pemkot Bogor mengusulkan Rp60–80 miliar bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, sedangkan sisanya akan ditutup dari APBD Kota Bogor.
“Memang harus ada sharing anggaran antara APBD Kota dan Provinsi Jabar,” tambah Jenal.
Jika proses kajian DED rampung, pembangunan fisik diproyeksikan bisa dimulai tahun depan. Namun sebelum eksekusi, Pemkot Bogor berencana menggelar sosialisasi publik kepada warga terdampak.
“Tentu harus dilakukan publik hearing setelah DED selesai, biar lebih pasti bahwa apa yang dilakukan pemerintah sesuai dengan dokumen yang memiliki legitimasi hukum. Kalau DED selesai, masyarakat pasti akan dilibatkan sampai tingkat kelurahan,” terang Jenal.
Menurut Jenal, konsep pembangunan underpass dipilih sesuai rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain dinilai lebih efisien, opsi ini juga dianggap lebih murah dibanding pembangunan flyover.
“Provinsi menghendaki underpass karena lebih terjangkau dibanding flyover,” pungkasnya.
Reporter : Resha Bunai
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post