BogorOne.co.id | Kota Bogor – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 sebesar Rp 268 triliun sebagaimana tercantum dalam APBN, dengan tambahan dana cadangan sekitar Rp 67 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, sekitar 93 persen dari total anggaran atau hampir Rp 240 triliun dialokasikan langsung untuk intervensi pemenuhan gizi masyarakat.
“Rata-rata setiap SPPG menerima sekitar Rp 1 miliar per bulan. Jadi semakin banyak SPPG di suatu wilayah, semakin besar pula dana yang berputar di daerah tersebut,” ujar Dadan di Bogor.
Penyaluran anggaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening virtual masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Besaran dana yang beredar di daerah, menurut dia, bergantung pada jumlah SPPG yang beroperasi.
BERITA LAINNYA
Di Kota Bogor, misalnya, saat ini terdapat sekitar 150 SPPG. Dengan jumlah tersebut, dana yang mengalir diperkirakan mencapai Rp 150 miliar per bulan.
BGN merinci, alokasi anggaran terdiri atas 70 persen untuk pembelian bahan baku makanan seperti beras, telur, ayam, minyak, sayur, buah, dan bumbu. Sebanyak 20 persen digunakan untuk operasional, termasuk insentif tenaga kerja, serta 10 persen untuk kebutuhan pendukung lainnya.
Tenaga pelaksana di daerah diperkirakan menerima insentif sekitar Rp 100 ribu per hari kerja atau sekitar Rp 2,4 juta per bulan dengan asumsi 24 hari kerja.
Jika berjalan sesuai proyeksi, total serapan anggaran MBG pada 2026 berpotensi mencapai Rp 314 triliun melalui tambahan mobilisasi pendanaan.
BGN dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dengan mandat melakukan intervensi pemenuhan gizi nasional. Program Makan Bergizi Gratis menyasar dua fase kehidupan, yakni fase awal kehidupan meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah dua tahun, serta fase pertumbuhan anak usia 8 hingga 18 tahun, termasuk siswa sekolah dan santri.
Total target penerima manfaat program ini mencapai 82,9 juta jiwa, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA. Program tersebut dinilai penting karena sekitar 60 persen anak Indonesia disebut belum memiliki akses terhadap menu gizi seimbang.
Reporter : Resha Bunai
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post