BogorOne.co.id – Gelombang penolakan terhadap proyek pembangunan fasilitas Gene Bank di lingkungan Rumah Sakit Marzoeki Mahdi (RSMM), Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, mulai memanas. Aliansi Jaringan Aksi Jaga Kedaulatan Rakyat (JAGARA) Bogor Raya menggelar aksi unjuk rasa di sekitar area proyek untuk memprotes keberlanjutan pembangunan tersebut pada, Senin 15 Juni 2026.
Aksi massa ini berpusat di kawasan proyek konstruksi yang disebut-sebut masuk ke dalam salah satu daftar program strategis nasional tersebut.
Dalam tuntutannya, JAGARA Bogor Raya secara tegas menyoroti adanya dugaan kuat pelanggaran prosedur administrasi serta belum lengkapnya dokumen perizinan dari kontraktor pelaksana, PT Brantas Abipraya (Persero).
Ketua Umum JAGARA Bogor Raya, Adian Rifai, mengungkapkan bahwa keputusan untuk turun ke jalan ini diambil setelah organisasinya melakukan kajian mendalam secara hukum dan administratif terhadap proyek Gene Bank. Dari hasil investigasi tersebut, ditemukan indikasi bahwa proyek sudah berjalan mendahului izin resmi.
“Berdasarkan hasil kajian hukum dan administratif yang telah kami tempuh, ada dugaan kuat terkait instrumen perizinan yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh PT Brantas Abipraya (Persero),” cetus Adian Rifai melalui surat pemberitahuan aksi resmi yang diterima media.
Tuntut Transparansi Dokumen PBG dan AMDAL
Menurut pandangan JAGARA, urgensi sebuah proyek infrastruktur, terlebih yang menyandang status proyek strategis nasional, tidak boleh menjadi alasan untuk menabrak regulasi hukum yang berlaku. Sektor hilir pembangunan seharusnya baru bisa dieksekusi setelah seluruh dokumen hulu klir.
JAGARA mendesak pihak otoritas terkait untuk mengaudit dan membuka transparansi sejumlah dokumen krusial, mulai dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen persetujuan lingkungan atau AMDAL, hingga beberapa lisensi teknis sektoral lainnya.
“Penyelenggaraan konstruksi tanpa adanya izin yang dipersyaratkan, baik berupa PBG, persetujuan lingkungan, maupun izin teknis lainnya, jelas melahirkan konsekuensi hukum dan administratif yang serius. Aturan ini tidak boleh dinegosiasikan,” bunyi pernyataan tertulis dalam dokumen resmi JAGARA.
Adian menggarisbawahi bahwa substansi dari aksi penolakan ini bukan bertujuan untuk menjegal esensi nilai dari fasilitas Gene Bank itu sendiri. Fokus gerakan massa ini murni merupakan fungsi kontrol publik demi menegakkan supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance), serta asas transparansi proyek negara.
“Maka dari itu, kami menyatakan menolak pembangunan proyek strategis nasional Gene Bank yang dikelola oleh PT Brantas Abipraya (Persero) karena cacat secara administratif. Kami menuntut agar izin pembangunan di area RS Marzoeki Mahdi ini ditinjau ulang secara total,” desak JAGARA.
Guna menjaga perimbangan berita (balance of news), jurnalis telah mencoba melakukan upaya konfirmasi kepada pihak PT Brantas Abipraya (Persero) selaku pelaksana proyek serta manajemen pengelola Rumah Sakit Marzoeki Mahdi (RSMM).
Namun, hingga naskah berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi atau respons klarifikasi yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak terkait tudingan dugaan pelanggaran perizinan tersebut.
Discussion about this post