BogorOne.co.id | Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negaranya memenangi perang melawan Iran pascapenandatanganan memorandum kesepahaman gencatan senjata, Selasa, 23 Juni 2026. Namun, klaim tersebut kontras dengan rilis data ekonomi serta laporan lembaga riset yang menunjukkan AS mengalami kerugian fiskal besar dan tekanan ekonomi domestik yang signifikan.
Melalui akun media sosial pribadinya, Trump menyampaikan narasi keberhasilan kepada publik domestik. Ia menyebut bahwa aliran minyak global telah pulih, pasar saham menguat, lapangan kerja mencetak rekor, dan program nuklir Teheran berhasil dibatasi. “SAMA-SAMA!” tulis Trump dengan huruf kapital, Selasa (23/6).
Meski demikian, analisis awal dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan dampak finansial yang berbanding terbalik. CSIS mencatat biaya langsung yang harus ditanggung Departemen Pertahanan AS (Pentagon) selama konflik yang dimulai sejak 28 Februari 2026 tersebut mencapai US$ 40 miliar atau sekitar Rp 712 triliun.
Penasihat Senior CSIS, Mark Cancian, menjelaskan bahwa angka tersebut baru mencakup pengeluaran amunisi, peralatan tempur yang hancur, dan kerusakan pangkalan. “Nilai itu belum memasukkan biaya operasional internal yang memotong anggaran rutin Pentagon tahun fiskal 2026 yang totalnya mencapai US$ 1 triliun,” ujar Cancian seperti dikutip dari CNN International.
Dampak finansial ini diperkuat oleh laporan internal pemerintah yang mengungkapkan bahwa Pentagon telah mengajukan dana talangan darurat tambahan (supplemental funding) sebesar US$ 80 miliar (Rp 1.424 triliun). Dana tersebut dialokasikan untuk memperbaiki pangkalan militer di Timur Tengah dan menutup pos anggaran yang terkuras.
Pembengkakan Biaya Amunisi dan Sektor Sipil
Pembengkakan biaya militer AS dipicu oleh tingginya ketergantungan pada persenjataan berteknologi tinggi berbiaya operasional mahal. Salah satunya adalah penggunaan sekitar 1.000 unit rudal Tomahawk—dengan harga US$ 2,5 juta per unit—yang menelan biaya total US$ 2,5 miliar (Rp 44,5 triliun).
Tingginya intensitas serangan membuat Trump mengaktifkan Defense Production Act pada awal Juni guna memacu industri domestik mempercepat produksi senjata. Selain Pentagon, kerugian juga merembet ke lembaga sipil seperti Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Urusan Veteran yang menanggung beban logistik dan operasional tambahan hingga ratusan juta dolar.
Krisis Energi dan Inflasi Lampaui Target The Fed
Di sektor domestik, perang selama hampir empat bulan ini telah menguras cadangan minyak darurat AS ke level terendah sejak 1983. Data Kpler mencatat pasar global kehilangan pasokan sekitar 1,15 miliar barel minyak mentah akibat blokade di Timur Tengah.
Akibatnya, harga bensin di AS melonjak dari di bawah US$ 3 menjadi di atas US$ 4 per galon. Rata-rata rumah tangga AS harus menanggung tambahan biaya energi sebesar US$ 253 (Rp 4,5 juta). Sementara itu, harga bahan bakar diesel melonjak hingga US$ 5 per galon, yang memicu pembengkakan biaya logistik bagi pelaku usaha hingga US$ 27,1 miliar (Rp 482,3 triliun).
Rentetan kenaikan harga komoditas ini bermuara pada laporan Bureau of Labor Statistics (BLS) yang menunjukkan inflasi tahunan AS meroket melampaui 4 persen untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir. Angka ini berada jauh di atas target Federal Reserve (The Fed).
Merespons kondisi tersebut, Ketua The Fed Kevin Warsh memilih mempertahankan suku bunga acuan pada level tinggi dan membuka peluang pengetatan moneter lanjutan pada akhir tahun. Kebijakan ini berimplikasi pada bertahannya suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) tenor 30 tahun di level 6,47 persen, yang memperlambat pasar perumahan domestik.
Popularitas Politik Trump Merosot
Tekanan ekonomi akibat perang ini langsung berdampak pada persepsi publik terhadap pemerintahan Trump. Berdasarkan data Poll of Polls CNN, tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja Trump merosot ke angka 37 persen.
Sementara itu, jajak pendapat Fox News menunjukkan hanya 31 persen pemilih terdaftar yang menyetujui kebijakan ekonomi Trump, dan hanya 35 persen responden yang mendukung langkahnya dalam menangani krisis dengan Iran.
Proses negosiasi lanjutan antara AS dan Iran dijadwalkan akan tetap berjalan selama 60 hari ke depan untuk menyusun klausul perdamaian permanen.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post