BogorOne.co.id | Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan keputusan partainya terkait pengisian jabatan wakil presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Hasto mengatakan, kewenangan tersebut telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Karena itu, keputusan mengenai persoalan strategis, termasuk posisi wakil presiden, menjadi hak Ketua Umum PDIP.
“Sikap politik PDI Perjuangan terkait dengan posisi jabatan wakil presiden yang kosong pascamundurnya Saudara Gibran Rakabuming Raka, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, maka terhadap hal-hal yang sangat strategis tersebut kewenangan berada di tangan Ibu Ketua Umum Prof Dr Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto dalam pernyataan pers melalui video, Ahad, 15 November 2026.
Pernyataan Hasto tersebut disampaikan di tengah munculnya nama Ketua DPR Puan Maharani dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran.
Hasto tidak secara khusus menanggapi peluang Puan untuk mengisi posisi tersebut. Dia justru menekankan bahwa keputusan politik strategis harus mempertimbangkan konstitusi, demokrasi, supremasi hukum, serta aspirasi masyarakat.
Menurut Hasto, PDIP memiliki prinsip bahwa keputusan politik harus dibangun melalui proses yang melibatkan rakyat. Aspirasi masyarakat, kata dia, semestinya menjadi landasan dalam menentukan kebijakan strategis.
“Selama ini kami diajarkan bahwa di dalam watak politik yang membangun peradaban harus disertai dengan keteguhan di dalam menjalankan perintah konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum, serta watak politik yang bergerak ke bawah mengorganisir rakyat sehingga seluruh aspirasi rakyat menjadi landasan terbaik di dalam mengambil keputusan politik strategis,” ujarnya.
Selain itu, Hasto menyinggung pentingnya etika dan moral dalam menjalankan kekuasaan. Dia berharap dinamika politik yang terjadi belakangan ini menjadi pelajaran bagi para pemimpin agar tidak menyalahgunakan kewenangan.
Hasto juga mengingatkan agar kekuasaan tidak digunakan untuk memenuhi kepentingan jangka pendek, terlebih jika bertentangan dengan konstitusi.
“Semoga bangsa Indonesia semakin diteguhkan oleh etika, moral, dan juga keyakinan bahwa kita bisa bangkit bersama-sama dan peristiwa politik yang terjadi akhir-akhir ini menjadi pelajaran yang sangat penting tentang pentingnya etika, moral, dan keteladanan seorang pemimpin untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan apalagi melanggar konstitusi dan menggunakan berbagai alat-alat kekuasaan bagi kepentingan-kepentingan jangka pendek,” tutur Hasto.
Editor : R. Muttaqien























Discussion about this post