Oleh : A. Ramdoni HoseinDirektur PUSKAPI Bogor – Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Keumatan Indonesia.
BogorOne.co.id – PUSKAPI mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang telah membentuk Tim Khusus untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal, yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.
Itu adalah aksi nyata. Bukan sekadar pernyataan. Polri sudah bergerak. Sekarang pertanyaannya: kapan DPR bergerak? Sampai hari ini, yang kita dengar dari DPR baru sebatas pernyataan dukungan, desakan di media, dan komentar “usut tuntas”.
Belum ada satu pun aksi pengawasan yang terukur dan bisa dilihat hasilnya oleh rakyat. Rakyat sudah bosan dengan rapat-rapat soal penyadapan yang hasilnya tidak pernah diumumkan. Rakyat tidak butuh komentar. Rakyat butuh hasil pengawasan.
BERITA LAINNYA
Oleh karena itu, PUSKAPI secara terbuka mendesak DPR, khususnya Komisi III, untuk segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Audit LIMS.
Kenapa harus Panja, bukan sekadar rapat lagi? Ada tiga alasan: Pertama, Panja itu bisa langsung dibentuk. Tidak perlu menunggu paripurna seperti Pansus.Komisi III bisa langsung membentuknya besok pagi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda dengan dalih prosedur.
Kedua, Panja itu fokus. Tugasnya jelas: audit total sistem Lawful Interception Management System (LIMS) Polri. Bukan rapat umum yang melebar ke mana-mana. Panja harus menjawab: siapa yang memerintahkan penyadapan, siapa yang membiayai, berapa objek yang disadap, dan untuk kepentingan siapa data itu dipakai?
Ketua Komisi III DPR sendiri menyebut ada sekitar6.000 objek yang disadap. Angka itu bukan angka kecil. Itu 6.000 warga negara yang privasinya dilanggar. Mereka berhak tahu apakah mereka termasuk korban.
Ketiga, Panja itu bisa memanggil ahli independen. Audit LIMS tidak bisa hanya dilakukan oleh Polri sendiri. Itu seperti menyuruh orang yang diduga melakukan kesalahan untuk mengaudit dirinya sendiri.
Panja harus melibatkan ahli IT forensik, ahli hukum pidana, dan pengawas eksternal. Hasil auditnya pun harus dibuka ke publik, bukan disimpan di laci.Kami ingin menegaskan: kami bukan anti DPR. Kami justru ingin DPR kuat. Tapi DPR yang kuat itu bukan yang paling keras komentarnya di media. DPR yang kuat itu yang paling jelas hasil pengawasannya. Kapolri sudah membuktikan dengan membentuk Timsus.
Sekarang giliran DPR membuktikan dengan membentuk Panja Audit LIMS. Jika DPR menolak atau terus menunda pembentukan Panja, maka publik berhak bertanya:apakah DPR memang tidak berani mengawasi kasus ini? Apakah ada sesuatu yang membuat DPR hanya berani berkomentar, tapi tidak berani bertindak?
Penyadapan ilegal ini adalah ujian terberat bagi negara hukum kita. Ujian itu tidak akan lulus hanya dengan rapat. Ujian itu hanya akan lulus jika ada yang berani membongkarnya sampai ke akar. Kapolri sudah memulai langkahnya. DPR, jangan cuma rapat. Bentuk Panja Audit LIMS sekarang.
Discussion about this post