BogorOne.co.id | Pandeglang – Kementerian Kehutanan membantah wacana pengembangan habitat kedua badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, berkaitan dengan dugaan potensi mineral di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten.
Pemerintah menegaskan, gagasan tersebut merupakan bagian dari strategi konservasi jangka panjang untuk mengantisipasi ancaman bencana terhadap populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Hingga kini, belum ada keputusan untuk memindahkan satwa langka tersebut dari habitat aslinya.
Penegasan itu disampaikan Kementerian Kehutanan melalui siaran pers Nomor SP.713/HKLN/11/2026 di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan pengembangan habitat kedua masih sebatas penjajakan dan kajian ilmiah. Menurut dia, pemerintah ingin mengurangi risiko terhadap kelangsungan spesies yang saat ini seluruh populasinya terkonsentrasi di Ujung Kulon.
“Semangat tersebut menjadi landasan untuk memperkuat perlindungan di Ujung Kulon sekaligus menelaah secara ilmiah peluang pengembangan habitat kedua bagi keberlangsungan spesies ini,” kata Ristianto.
Polemik ini bermula setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengemukakan gagasan pengembangan habitat kedua bagi badak Jawa. Taman Nasional Alas Purwo kemudian muncul sebagai salah satu kawasan yang dijajaki untuk kemungkinan tersebut.
Wacana itu memicu keberatan dari berbagai kelompok masyarakat di Pandeglang. Pemerintah daerah, anggota DPRD, aktivis lingkungan, masyarakat, tokoh adat Baduy, hingga kalangan ulama menyampaikan penolakan terhadap kemungkinan pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon.
Di tengah penolakan tersebut, muncul pula dugaan bahwa wacana pemindahan berkaitan dengan potensi mineral di kawasan Ujung Kulon. Kementerian Kehutanan membantah hubungan antara kedua isu tersebut.
Kementerian menyatakan dugaan potensi mineral harus merujuk pada data resmi yang dapat diverifikasi oleh instansi berwenang. Pemerintah juga menegaskan wacana habitat kedua tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah peruntukan maupun mengurangi perlindungan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
“Fokus pemerintah adalah menjaga kelestarian Badak Jawa dan keutuhan habitatnya. Setiap langkah konservasi harus memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan spesies serta mempertahankan perlindungan Ujung Kulon,” ujar Ristianto.
Belum Ada Kepastian Pemindahan
Kementerian Kehutanan menyatakan belum menetapkan lokasi definitif, jumlah badak yang akan dipindahkan, metode pemindahan, maupun jadwal pelaksanaannya. Seluruh aspek tersebut masih harus melalui kajian mendalam sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Kajian itu mencakup kesesuaian ekosistem, daya dukung kawasan, ketersediaan pakan dan air, risiko penyakit, ancaman bencana, keamanan kawasan, serta kesiapan pengelolaan jangka panjang.
Kondisi masing-masing individu badak juga menjadi pertimbangan. Pemerintah perlu memperhitungkan kesehatan, umur, jenis kelamin, keragaman genetik, hingga potensi reproduksi satwa tersebut.
Dengan berbagai pertimbangan itu, Kementerian Kehutanan belum dapat memastikan Alas Purwo akan menjadi habitat baru bagi badak Jawa.
Pemerintah justru menyatakan perlindungan terhadap habitat utama di Ujung Kulon tetap menjadi prioritas. Upaya pengamanan dari perburuan liar, pemantauan populasi, pemulihan habitat, dan pengendalian ancaman ekologis disebut akan terus diperkuat.
Salah satu langkah yang tengah dikembangkan adalah Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Program tersebut menjadi bagian dari strategi penguatan pengelolaan konservasi badak Jawa.
Bagi masyarakat Pandeglang, Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi. Wilayah tersebut juga memiliki nilai historis dan identitas daerah sebagai habitat terakhir badak bercula satu di alam liar.
Karena itu, wacana pengembangan habitat kedua tidak hanya menyangkut persoalan teknis konservasi. Pemerintah juga menghadapi tantangan membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi dan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Editor : R. Muttaqien























Discussion about this post