Oleh: Ahmad Ramdoni Hosein, S.H.Direktur PUSKAPI Bogor – Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Keumatan Indonesia.
BogorOne.co.id – Dari Bogor, kami di PUSKAPI Bogor menyatakan, babak pertama sudah selesai. GibranRakabuming Raka telah resmi melepas jabatan Wakil Presiden setelah menyerahkan suratpengunduran diri kepada Ketua MPR pada Kamis, 12 November 2026 lalu. Kini babak keduayang jauh lebih penting dimulai: Siapa penggantinya?
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945,Presiden wajib mengajukan dua nama calon untuk dipilih melalui Sidang Paripurna MPRpaling lambat 60 hari setelah kursi Wapres kosong.
MPR sendiri telah menjadwalkan pemilihan itu pada 2 Desember mendatang. Artinya,kita hanya punya waktu kurang dari tiga minggu untuk menentukan siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto sampai akhir masa jabatan.
Karena itu, kami di PUSKAPI Bogor mengingatkan: Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Jangan sampai karena terburu-buru, kita mendapat Wapres yang lebih buruk dari yang kita ganti. Soal siapa orangnya, itu hak prerogatif Presiden dan hak pilih MPR. Tapi soal syaratnya, itu hak rakyat untuk bersuara. Dan inilah 5 syarat Wapres baru menurut PUSKAPI Bogor:
1. Bersih dari Polemik Ijazah dan Masalah Hukum
Ini syarat mutlak. Kita baru saja melewati polemik panjang soal syarat pendidikan Wapres yang berujung pada Hak Menyatakan Pendapat di DPR dan akhirnya pengunduran diri.
Jangan ulangi lagi. Wapres baru harus orang yang ijazahnya jelas, riwayat pendidikannya terang, dan tidak punya beban kasus hukum. Kalau dari awal saja sudah menimbulkan pertanyaan, bagaimana dia mau memimpin?
2. Paham Konstitusi, Bukan Hanya Paham Seremonial
Wapres bukan sekadar pendamping Presiden di acara-acara seremonial. Dalam konstitusi, Wapres adalah pembantu Presiden yang bisa mengambil alih jabatan Presiden jika Presiden berhalangan. Maka Wapres baru harus paham UUD 1945, paham Pasal 33 tentang perekonomian yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, dan paham bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Jangan sampai kita punya Wapres yang hanya bisa tersenyum di depan kamera, tapi bingung saat ditanya soal konstitusi.
3. Dekat dengan Umat dan Rakyat, Bukan Hanya Dekat dengan Elit
Hari ini, Minggu 15 November 2026, ribuan masyarakat menggelar Aksi Rakyat Bela Indonesia di Taman Proklamasi, Jakarta. Salah satu tuntutannya adalah agar Presiden memilih Wapres yang tidak anti-Islam dan dekat dengan umat. Kami di PUSKAPI Bogor sependapat.
Umat Islam adalah mayoritas di negeri ini. Wapres baru harus orang yang tidak alergi dengan umat, tidak memusuhi ulama, dan mau mendengar aspirasi keumatan. Bukan Wapres yang hanya muncul di mal-mal Jakarta, tapi tidak pernah mau duduk di masjid, di pesantren, dan dikampung-kampung di Bogor. Inilah pilar keumatan kami: Kebijakan harus dekat dengan umat.
4. Bisa Kerja, Bukan Hanya Bisa Pencitraan
Kita tidak butuh Wapres yang jago konten TikTok, tapi tidak bisa kerja. Kita butuh Wapres yang bisa mengawal janji-janji besar pemerintah, seperti 19 juta lapangan kerja, pemberantasan korupsi, dan ketahanan pangan. Wapres baru harus punya rekam jejak kerja yang nyata. Pernah memimpin lembaga, pernah menyelesaikan masalah, pernah membela rakyat. Bukan hanya modal nama besar atau modal keturunan.
5. Tidak Menjadi Boneka Oligarki
Ini yang paling penting. Wapres baru tidak boleh menjadi titipan oligarki, tidak boleh menjadi perpanjangan tangan penguasa aset negara, dan tidak boleh menjadi penjaga kepentingan asing. Wapres harus berpihak kepada Pasal 33 UUD 1945: Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan untuk segelintir orang.
Penutup
Kepada Presiden Prabowo, kami di PUSKAPI Bogor menitipkan pesan: Pilihlah dengan hati-hati. Presiden sudah menunjukkan sikap negarawan saat menerima pengunduran diri Gibran. Kini tunjukkan lagi sikap negarawan itu dengan mengajukan dua nama terbaik, bukan dua nama titipan.
Kepada MPR, jangan jadikan Sidang 2 Desember itu sekadar formalitas. Gunakan hak pilih itu dengan tanggung jawab. Rakyat sedang mengawasi. Gibran sudah mundur.
Sejarah sudah mencatatnya. Sekarang sejarah sedang menunggu: Apakah penggantinya akan lebih baik, atau justru lebih buruk? Jawabannya ada di tangan Presiden dan MPR. Dan rakyat Indonesia,sedang mengawasi.























Discussion about this post