BogorOne.co.id | Kota Bogor – Komisi II DPRD Kota Bogor menagih laporan operasional Biskita Transpakuan kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) lantaran saat ini tengah berhenti beroperasi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy mengatakan, dirinya ingin menjadikan waktu-waktu ini untuk melakukan evaluasi terhadap Biskita Transpakuan yang sudah beroperasi selama dua bulan.
“Dengan berhenti beroperasinya Biskita, kami dari DPRD meminta kepada pihak PDJT untuk menyampaikan laporan operasional Biskita Transpakuan,” ucapnya, Rabu (5/1/2022).
Laporan yang diminta Rusli bertujuan untuk melakukan kalkulasi biaya operasional Biskita selama beroperasi. Sehingga nantinya, penentuan harga tiket bisa sesuai dengan kebutuhan operasional, daya beli masyarakat dan menghasilkan keuntungan juga bagi PDJT.
“Jangan sampai, nantinya Biskita ini malah jadi beban APBD karena tidak berbanding lurus antara pendapatan dan biaya perawatan. Ini harus diperhitungkan,” tegasnya.
Selain laporan Biskita Transpakuan, Rusli juga akan meminta business plan dari direktur anyar. Ia mengaku melihat ada potensi tambahan pendapatan dari kehadiran Biskita Transpakuan selain dari penjualan tiket.
“Tentu iklan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan selain penjualan tiket. Pemasangan iklan di shelter dan bis, harus dimaksimalkan, namun tentunya harus sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.
Terkait dengan pemberhentian operasional Biskita Transpakuan yang dinilai secara mendadak, Rusli meminta pihak PDJT dan Dishub Kota Bogor agar lebih memperhatikan sosialisasi kepada masyarakat.
Sebab, berdasarkan hasil pantauannya, beberapa hari setelah pemberhentian operasional Biskita Transpakuan, masih banyak masyarakat yang menanti kehadiran Biskita di beberapa halte.
“Masalah sosialisasi dan informasi juga harus diperhatikan. Jangan sampai ini malah menjadi masalah dikemudian hari yang membuat masyarakat enggan menggunakan Biskita saat sudah beroperasi lagi,” pungkasnya. (Fik)
Discussion about this post