BogorOne.co.id | Kota Bogor – Pasca disahkanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Nama Perumda Jasa Transportasi Trans Pakuan, Komisi II DPRD Kota Bogor kembali menyoroti persoalan yang belum juga bisa diselesaikan oleh pihak pengelola Biskita ini.
Salah satunya adalah masih menunggaknya hutang karyawan Perumda Trans Pakuan yang diperkirakan mencapai angka Rp2,5 miliar.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy mengaskan, hutang karyawan yang masih menunggak, seharusnya menjadi prioritas Dirut Perumda Trans Pakuan dan Pemerintah Kota Bogor saat ini. Sebab, dengan berubahnya nama PDJT menjadi Perumda Trans Pakuan, bukan berarti persoalan yang ada bisa dihilangkan.
“Ini kan hutang sudah bertahun-tahun tidak dibayarkan. Sekarang keinginan pemkot sudah kita tunaikan, jadi sekarang kami sebagai wakil masyarakat juga menuntut agar semua hutang karyawan itu bisa diselesaikan,” kata Rusli, Rabu (16/03/22).
BERITA LAINNYA
Terlebih kata Rusli, Wali Kota Bogor Bima Arya sudah berjanji untuk menyelesaikan masalah hutang karyawan ini sejak 2017 Padahal pada 2016, Perumda Trans Pakuan yang saat itu masih memiliki nama PDJT mendapatkan suntikan dana dari Pemkot Bogor sebesar Rp5,5 miliar.
Dengan diselesaikannya hutang dan ‘dosa’ PDJT, menurut Rusli akan membantu Perumda Trans Pakuan agar bisa fokus mengembangkan usaha dan memberikan kontribusi nyata bagi Kota Bogor.
“Kalau sudah janji kan sudah seharusnya ditepati. Jadi saya minta, hutang karyawan ini benar-benar menjadi atensi agar Perumda Trans Pakuan bisa bekerja dengan baik lagi tanpa harus memikirkan dosa-dosa sebelumnya,” ujar Rusli.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Bogor, memanggil Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor dalam agenda rapat kerja, Jumat (04/03/22).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Darmawansyah dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Azis Muslim, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, Atty Somadikarya, serta anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Zaenal Abidin dan Bambang Dwi Wahyono.
Raker antara Komisi II DPRD Kota Bogor dengan PDJT Kota Bogor ini baru pertama kali dilakukan setelah dilantiknya direktur baru PDJT Kota Bogor Lies Permana. Dalam kesempatan raker ini, Edi menanyakan perihal kejelasan aset yang saat ini dimiliki oleh PDJT Kota Bogor.
Sebab, sepengetahuannya aset yang dimiliki oleh PDJT Kota Bogor jika dilihat dari penyertaan modal pemerintah (PMP) Kota Bogor sejak 2007 bernilai Rp35 miliar. Hanya saja, berdasarkan hasil laporan audit, nilai aset terakhir yang dimiliki oleh PDJT hanya sekitar Rp600 juta.
“Ini kan uang rakyat, uang yang sudah diberikan oleh pemerintah tentunya harus ada pertanggungjawabannya. Karena, aset inilah yang akan menjadi modal dasar PDJT Kota Bogor untuk menjalankan bisnisnya lagi,” ujar Edi.
Tak hanya itu, Edi juga menanyakan terkait rencana bisnis (Business Plan) dari PDJT Kota Bogor. Sebab, menurutnya dengan dipegangnya tampuk kepimpinan yang baru, sudah saatnya bagi PDJT Kota Bogor memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan Kota Bogor.
“Kita kan pengen tahu juga kapan ini PDJT bisa memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan Kota Bogor,” kata Edi.
Menjawab pertanyaan tersebut, DIrektur PDJT Kota Bogor Lies Permanasari, mengatakan bahwa sejak dilantik pada 2 Desember silam, ia memang tengah melakukan perbaikan dan penyelesaian masalah satu-persatu.
Meski belum bisa memberikan penjelasan secara gamblang, terkait apa saja yang menjadi masalah, Lies meminta waktu kepada Komisi II DPRD Kota Bogor untuk membenahi persoalan di PDJT.
Namun, berbicara soal program kerja, Lies menjelaskan untuk bisa bergerak sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari Pemerintah Kota Bogor, ia beserta jajarannya akan melakukan revenue stream melalui pemanfaatan halte.
Nantinya kata dia, iklan-iklan bisa dipasang di setiap halte yang ada di Kota Bogor, sehingga bisa menambah pendapatan bagi PDJT Kota Bogor.
“Hanya saja, halte ini masih menjadi masalah karena kepemilikannya masih di Dinas Perhubungan (Dishub). Kami sudah bersurat ke Dishub untuk bisa memberikan hak pemanfaatan,” ujar Lies.
Lebih lanjut, Lies menegaskan untuk bisa berjalannya rencana bisnis yang sudah ia susun, perlu adanya kepastian dasar hukum dengan diloloskannya Raperda perubahan badan hukum PDJT menjadi Perumda.
“Ini dasar kami untuk bisa menjalankan bisnis lain, supaya kita bisa hidupn tanpa tergantung pada PMP Pemkot Bogor,” ungkap Lies.
Skema bisnis lainnya yang dijabarkan oleh Lies adalah pihaknya berencana untuk membuka bengkel untuk mengoptimalkan pool bis Bubulak. Nantinya, selain untuk bengkel pemeliharaan kendaraan yang dimiliki oleh PDJT, bengkel tersebut juga bisa digunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas lainnya.
“Jadi mobil dinas bisa melakukan pengecekan dan perbaikan berkala di bengkel tersebut. Ini akan menjadi efektif dan itu sasaran kami untuk bisa mendapatkan revenue,” pungkasnya. (Fry)
Discussion about this post