BogorOne.co.id | Kota Bogor – Dengan mengusung “Bekerja dan Berinovasi untuk Kebangkitan Perguruan Swasta”, bertempat di Paseban Sri Bima Balaikota Bogor Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bogor Masa Bakti 2022-2027 dilantik oleh Pengurus BMPS Wilayah Jawa Barat.
Hadir dalam kesempatan pelantikan, unsur birokrat yaitu dari Kadisdik, DP3A, Kemenag Kota Bogor, sementara dari legislatif diwakili Komisi 4 bidang pendidikan.
Sementara dari organisasi mitra hadir Ketua PGRI, Dewan Pendidikan Kota Bogor Gabungan Organisasi Wanita, BMPS Kabupaten Bogor, BMPS Kota Depok dan para Ketua Yayasan Penyelenggara Pendidikan Swasta di Kota Bogor.
Ketua BMPS Wilayah Jawa Barat Bambang Sutrisno hadir langsung di tengah tengah Pengurus baru, padahal baru saja sembuh dari sakit.
Ia menunaikan janjinya akan hadir saat pelantikan, karena saat Musda kondisinya saat itu belum memungkinkan. Pengurus BMPS yang dilantik berjumlah 38 terdiri dari Pengawas 5 orang dan 33 Pengurus Harian.
Ade Sarip Hidayat dalam sambutannya, bahwa pemerintah harus merasa butuh dengan BMPS yang telah banyak membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.
Meskipun demikian beliau juga mengingatkan penyelenggara swasta untuk tidak hanya mengejar kuantitas tapi juga kualitas pendidikan harus menjadi tujuan utama.
“Ia mencontohkan dari lulusan SD sebanyak ± 17.000 siswa yang mampu ditampung di SMP negeri hanya sekitar 6.000 siswa. Terbayang jika ada katup pengaman yaitu sekolah swasta. Ia juga mengingatkan agar sekolah negeri kembali ke jati dirinya, menerima siswa sesuai ketentuan tidak melebihi kapasitas yang ada,” paparnya.
Sementara Bambang Sutrisno menyatakan, berkiprah di BMPS adalah perjuangan, butuh keikhlasan dan pengorbanan, baik pemikiran bahkan materi.
Sejalan dengan Ade Sarip. Pemerintah harus berterima kasih, di Jawa Barat untuk pendidikan menengah negeri hanya sekitar 12% dari sekolah yang ada sisanya SMA/K swasta. Sementara SMP negeri hanya sekitar 30% sisanya swasta, hanya di SD sekolah negeri mencapai 85%, sisanya sekolah swasta.
“Namun Bambang mengingatkan sejak awal niat mendirikan sekolah swasta adalah untuk bisa mandiri tidak bergantung pada pemerintah. Meskipun UU Sisdiknas telah jelas menyatakan pemerintah wajib membantu sekolah swasta,” ungkapnya.
Pelantikan dilanjutkan dengan Raker untuk menyusun rencana kerja tahunan sekaligus merumuskan langkah perjuangan 5 tahun ke depan. (Yud)
Discussion about this post