BogorOne.co.id | Kota Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan bahwa banyak pihak yang tidak paham dengan program Buy The Service (BTS), yang mengusung operasional Biskita Transpakuan di Kota Bogor.
Hal itu terkait polemik yang belakangan berkembang, mulai dari skema kerjasama hingga potensi pendapatan.
“Banyak yang belum paham program ini. Harus dipahami BTS ini program bantuan (pemerintah) pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mendorong mobilitas kota. Sifatnya subsidi, mekanismenya kerjasama investasi,” kata Bima belum lama ini.
Sehingga kata dia, ada kerjasama operasional (KSO) antara Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor dengan PT Kodjari, yang berperan dalam pengadaan aset. Sedangkan untuk operasional seperti gaji sopir dan ritse, menjadi tanggung jawab BPTJ.
BERITA LAINNYA
“Ada standar pelayanannya, sopir digaji, ada aturan yang sangat detail. Ada target ritase, jangkauan dan lainnya. Ada sanksi kalau bus terlambat, penumpang telat, bus baret, itu ad aturannya,” ujarnya.
Saat disinggung soal keuntungan dari program atau kerjasama yang disoal oleh DPRD Kota Bogor dalam beberapa kali kesempatan rapat kerja, Ia tidak segan menyebut bahwa masalah transportasi sangat berkaitan dengan pelayanan.
Soal pelayanan masyarakat kata dia, yang diuntungkan haruslah masyarakat. Tidak seperti PDAM jual air lalu untung. Dan kalau mau dirupiahkan silahkan saja hitung, (tapi) nggak seperti itu pola pikirnya.
“Berkali-kali saya sampaikan, transportasi adalah subsidi, ini kan soal pelayanan, bukan tentang ngutip uang lalu untung sesekali. Nggak. Jadi warga yang diuntungkan,” tegasnya.
Ia pun membandingkan Kota Bogor dengan daerah seperti DKI Jakarta yang juga menerapkan subsidi dalam pelayanan transportasi. Bahkan, Bima juga mengklaim bahwa di beberapa negara tidak ada yang untung dalam mengelola transportasi. Hanya ada keuntungan masyarakat yang terlayani.
Dijelaskannya bahwa hal itu, adalah prinsip yang pertama harus dipahami. Di banyak negara, tidak ada yang untung. Semuanya keluar juga. Lihat di Jakarta, Gubernur Anis ada 118 persen untuk alokasi tambahan subsidi. Rp4,3 triliun.
“Jadi, pola pikir harus sama dulu.Orang yang mempertanyakan itu (operasional Biskita Transpakuan melalui skema BTS, red), nggak paham bahwa transportasi itu adalah pelayanan,” tandas politisi PAN itu.
Di sisi lain, Bima juga menegaskan bahwa sejak awal modelnya kerjasama operasional (KSO), karena posisinya berbeda.
“Harus kita akui PDJT nggak punya uang, yang punya uang PT Kodjari, tapi gimana caranya warga dapat untung? Makanya kita sambut program BTS ini. Kita kan punya resources, kita punya shelter, regulasi juga ada di kita,” tutur dia.
“Dishub dan PDJT bisa koordinasi dengan organda dan lainnya. Sementara anggaran untuk pelayanan, kita gandeng PT Kodjari, maka bentuknya kerjasama operasional,” tambahnya.
“Kalau ditanya, sudah berapa pendapatan yang masuk? kan nggak ada yang masuk, kan (tarif) gratis. Yang ada hanya transfer (dari pusat) untuk membeli operasional tadi, yang jumlahnya itu silahkan tanya Bu Dewi (Pimpinan PT Kodjari, red) dan Bu Lies (Direktur PDJT, red) yang jawab,” bebernya.
Ia pun mengaku akan membantu sosialisasi dengan DPRD Kota Bogor agar punya frekuensi dan pola pikir yang sama dalam memandang operasional transpakuan dan sistem BTS ini. (Fry)
Discussion about this post