BogorOne.co.id | Kota Bogor – Demi mendongkrak mutu layanan Program JKN, BPJS Kesehatan Kota Bogor mengundang seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), baik Puskesmas, Klinik Pratama maupun dokter praktik perorangan yang bekerja sama, untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023, Selasa 20 Februari 2023.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bogor, Idham Khalid menjelaskan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan berfokus kepada peningkatan mutu layanan. Langkah ini tak lain supaya peserta JKN mendapatkan layanan yang sesuai dengan hak masing-masing kelas kepesertaannya.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
Dia berharap kebijakan tersebut mampu mendorong fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan untuk semakin meningkatkan mutu layanan terhadap peserta JKN.
BERITA LAINNYA
Dijelaskannya, mutu layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Bogor perlu ditingkatkan, terlebih tarif pelayanan kesehatan juga sudah disesuaikan oleh regulasi pemerintah.
“Untuk memaksimalkan mutu layanan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan juga menerapkan pembayaran pelayanan kesehatan berbasis kinerja,” katanya.
Ia pun mengingatkan fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan sesuai dengan prosedur dan memberikan kemudahan kepada peserta JKN yang mengakses layanan kesehatan, sesuai dengan haknya dan prosedur yang telah berlaku.
Dirinya juga berharap, seluruh FKTP di wilayah setempat dapat secara optimal meningkatkan fungsinya sebagai gate keeper. Artinya, FKTP tidak hanya fokus pada pelayanan penyembuhan saja, tetapi juga harus dapat mempromosikan pola hidup sehat kepada masyarakat.
“FKTP perlu gencar mengedukasi masyarakat untuk menjaga kesehatan. Mencegah itu lebih penting daripada mengobati. Dengan demikian kegiatan promotif dan pencegahan terhadap suatu penyakit dapat dijalankan sehingga nantinya tercapai masyarakat yang sadar dan membiasakan pola hidup sehat,” kata Idham.
Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Bogor, Sulistyawati menyampaikan bahwa bidan sesuai kompetensinya akan melayani pelayanan kebidanan kepada peserta JKN sesuai dengan prosedur, mulai dari pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalianan dan juga pemeriksaan setelah persalinan.
Sulistyawati juga menegaskan bahwa dipastikan seluruh bidan di Kota Bogor yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sudah memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) sehingga sudah memenuhi izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya sebagai Ketua IBI Kota Bogor berharap bidan-bidan yang melayani pelayanan kebidanan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
“Kami juga berkomitmen memberikan kemudahan akses untuk peserta JKN dalam mendapatkan layanan kebidanan. Untuk memastikan pelayanan tersebut sudah sesuai prosedur, para bidan dipastikan sudah mengantongi SIPB sehingga mereka sudah memenuhi regulasi yang sudah ditentukan oleh undang-undang,” tambah Sulistyawati.
BPJS Kesehatan Cabang Bogor sendiri telah bekerja sama dengan 80 FKTP di wilayah setempat. Diharapkan, puluhan FKTP tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk menggalakkan upaya-upaya promotif dan preventif, untuk seluruh peserta JKN yang berada di Kota Bogor. (*)
Discussion about this post