Oleh : Firdaus Roy
Ketua Umum Forum Anak Negeri Nusantara (FANN)
BogorOne.co.id – Demo sopir angkutan kota (angkot) yang kembali terjadi di Kota Bogor seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah maupun pusat. Bukan sekadar persoalan tarif atau trayek, tapi tanda nyata bahwa negara belum hadir dengan kebijakan transportasi yang adil dan manusiawi.
Selama ini, masalah transportasi umum di perkotaan kerap dianggap urusan teknis, padahal ia menyangkut urat nadi kehidupan rakyat kecil. Para sopir angkot bukan sekadar pengemudi mereka adalah pekerja informal yang menopang mobilitas warga setiap hari.
Saat mereka turun ke jalan untuk berdemo, itu bukan karena keinginan mencari gaduh, tapi karena rasa frustrasi yang menumpuk akibat kebijakan yang tak berpihak.
BERITA LAINNYA
Krisis di Jalanan Ketika Angkot Kalah oleh Zaman
Kota Bogor, seperti banyak kota lain di Indonesia, menghadapi dilema klasik: kemajuan transportasi digital melalui ojek dan taksi daring membuat sistem angkot konvensional kehilangan daya saing.
Namun, alih-alih mencarikan solusi transisi yang adil, pemerintah justru terlambat membaca arah perubahan.
Program modernisasi transportasi yang digadang-gadang sejak lama belum mampu menjawab kebutuhan di lapangan. Sementara itu, pendapatan sopir angkot terus menurun drastis, trayek tumpang tindih, dan biaya operasional meningkat.
Pemerintah hanya mengeluarkan himbauan dan peraturan, tapi tidak memberikan perlindungan sosial dan ekonomi bagi para sopir yang terdampak.
Di tengah tekanan itu, demo pun menjadi satu-satunya cara mereka didengar. Sayangnya, setiap kali protes terjadi, respons pemerintah lebih banyak bersifat reaktif menurunkan aparat, menenangkan situasi, tanpa ada peta jalan solusi jangka panjang.
Ketidakpekaan yang Menjadi Budaya
Ketidakpekaan pemerintah terhadap persoalan transportasi rakyat bukan hal baru. Ia telah menjadi semacam budaya birokrasi di mana kebijakan disusun di ruang ber-AC, tanpa memahami denyut kehidupan di jalan raya.
Padahal, Bogor bukan hanya kota wisata, tapi juga kota pekerja dan pelajar. Ketika angkot berhenti beroperasi karena demo, ribuan warga kecil terlantar ibu-ibu yang hendak ke pasar, pelajar yang hendak ke sekolah, buruh yang menuju pabrik. Semua menjadi korban dari sistem yang gagal memastikan keberlanjutan transportasi publik.
Masalah ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi soal rasa keadilan.
Pemerintah gencar mendorong kendaraan listrik dan proyek transportasi modern, tapi abai pada rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari setoran harian.
Keadilan transportasi tidak boleh hanya dirasakan oleh mereka yang mampu membeli mobil listrik, tetapi juga oleh mereka yang mengemudikan angkot tua demi sesuap nasi.
Mencari Jalan Tengah yang Manusiawi
Pemerintah seharusnya tidak sekadar menertibkan, tapi menghadirkan solusi yang realistis dan berkeadilan.
Ada tiga langkah penting yang bisa ditempuh :
1. Reformasi sistem trayek dan subsidi langsung.
Pemerintah perlu mengatur ulang jalur dan jumlah armada agar tidak tumpang tindih, sekaligus memberikan subsidi operasional bagi sopir yang terdampak kebijakan baru.
2. Skema transisi ke transportasi modern yang inklusif.
Jika ingin mendorong sistem transportasi berbasis teknologi atau listrik, maka sopir angkot harus menjadi bagian dari perubahan itu bukan dikorbankan oleh kemajuan.
3. Dialog sosial yang sejati.
Setiap kebijakan transportasi harus dirumuskan dengan melibatkan para sopir, koperasi angkot, dan komunitas warga pengguna. Tanpa dialog, semua kebijakan hanya akan menjadi perintah yang tidak punya empati.
Suara dari Jalanan
Demo angkot di Bogor adalah jeritan sosial yang lahir dari rasa diabaikan.
Ia bukan ancaman bagi ketertiban, melainkan cermin bagi nurani pemerintah apakah mereka masih mau mendengar suara rakyat yang hidupnya di pinggir jalan.
Transportasi umum adalah urat nadi keadilan sosial. Bila ia dibiarkan mati pelan-pelan, maka yang hancur bukan hanya mata pencaharian sopir angkot, tapi juga wajah kemanusiaan kota itu sendiri.
Sudah saatnya pemerintah berhenti menutup telinga dan mulai mengemudi dengan hati.
Editor : Muttaqien
Discussion about this post