BogorOne.co.id | Kota Bogor – Rencana Dinas Perhubungan (Dishub) menambah dua koridor Buy The Service (BTS) melalui sistem konsorsium dengan menggabungkan beberapa badan hukum angkutan kota (angkot) menjadi satu, mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.
Menurut Politisi PKS itu, sebelum hal itu dilaksanakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terlebih dahulu mengevaluasi pelaksanaan sistem transportasi Biskita.
“Pemkot hari ini memberikan kewenangan kepada Perumda Transpakuan, terutama terhadap Biskita yang sempat berjalan dengan model konsorsium, untuk mengetahui kelemahan maupun kelebihannya,” ujar Atang, Rabu (14/12/22).
Dijelaskan Atang, kelebihan Biskita adalah biaya operasional yang dicover oleh APBN. Sedangkan apabila tidak dicover lagi, apakah dengan sistem konsorsium menjadi jawaban untuk bisa beroperasi atau tidak.
“Saya yakin dalam sistem konsorsium masih banyak masalah terutama ketika dalam konsorsium ada sebuah perusahaan yang memonopoli dari salah satu dari pihak tertentu,” ungkapnya.
Masih kata Atang, DPRD justru meminta agar dalam pembukaan koridor baru yang menggunakan sistem konsorsium, Perumda Trans Pakuan dilibatkan dengan peran yang lebih besar.
Sebab lanjut dia, kalau diberikan kepada konsorsium kembali yang namanya mekanisme privat akan berjalan, tapi kalau dikuatkan oleh perumda, maka selain memang mekanisme privat tetapi juga ada kewajiban sebagai publik service obligation.
“Dan ini salah satu momentum untuk menguji apakah Perumda Trans Pakuan memang betul-betul bisa diharapkan, dan menjadi pengelola utama sistim transportasi publik di Kota Bogor,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Atang justru mempertanyakan fungsi dari Perumda Trans Pakuan, apabila pengelolaan transportasi kembali diberikan kepada konsorsium.
Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo mengatakan, dalam waktu dekat di Kota Bogor akan direalisasikan untuk BTS Angkot pada koridor 3 dan 4.
“Hal yang bagus di Solo, kita akan lakukan berkenaan dengan BTS angkot, kemudian BTS Feeder angkotnya sendiri. Sementara bus, kami sudah punya gambaran berkenaan sistemnya sendiri,” ungkapnya.
Eko menjelaskan, semua perusahaan dan badan hukum bersatu menjadi konsorsium di Kota Surakarta. Karena itu, untuk BTS Angkot koridor 3 dan 4 bisa menerapkan atau mengadopsi program yang sudah berjalan Surakarta. (Fry)
Discussion about this post