BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor berencana menjadikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat pencalonan kepala desa dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) mendatang.
Kepala DPMD Kabupaten Bogor Hadijana mengatakan usulan tersebut tengah dipertimbangkan bersama Inspektorat Kabupaten Bogor. Menurut dia, kewajiban melaporkan harta kekayaan dapat menjadi instrumen untuk mendorong transparansi dan mencegah praktik korupsi di pemerintahan desa.
“Kalau bisa dijadikan salah satu syarat bagi calon kepala desa, usulan ini cukup baik,” kata Hadijana, Rabu, 11 November 2026.
DPMD berencana membahas kebijakan tersebut dalam waktu dekat. Pembahasan itu akan dilanjutkan dengan penyusunan surat edaran dan rancangan peraturan bupati. Pelaksanaannya akan menunggu persetujuan Bupati Bogor.
Hadijana mengatakan kewajiban LHKPN tidak hanya berlaku sebelum seseorang menjabat kepala desa, tetapi juga selama masa kepemimpinannya. Dengan begitu, perubahan jumlah kekayaan kepala desa dapat dipantau setiap tahun.
Menurut dia, pelaporan tersebut diperlukan agar asal-usul penambahan kekayaan pejabat desa dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan.
DPMD Bogor kini juga tengah mempersiapkan regulasi turunan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tentang pemilihan kepala desa. Hadijana mengatakan pembahasan aturan LHKPN akan diupayakan masuk dalam persiapan regulasi Pilkades tersebut.
Kewajiban pelaporan LHKPN bagi kepala desa di Kabupaten Bogor sebenarnya pernah menjadi perhatian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2023. Saat itu, desa diminta mengisi laporan kekayaan sekaligus melampirkan dasar hukum berupa peraturan daerah atau peraturan bupati.
Namun, kewajiban tersebut belum berjalan karena Kabupaten Bogor belum memiliki regulasi yang mengaturnya.
“Pada 2023, desa diminta mengisi LHKPN dan melampirkan perbup. Tapi sampai sekarang perda maupun perbupnya belum ada,” ujar Hadijana.
Ia mengatakan sejak 2024 hingga kini, MCP KPK tidak lagi meminta bukti pelaporan tersebut. Dengan demikian, permintaan itu hanya berlangsung pada 2023.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post