BogorOne.co.id | Cibinong – Bupati Bogor Ade Yasin luncurkan Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT) di Kampung Berkualitas secara Serentak di 10 Provinsi Tahun 2021 bersama dengan BKKBN RI Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo.
Kegiatan itu dilakukan secara virtual di Gedung Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Jumat (20/08/21). Peluncuran DAHSAT dilakukan sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Kabupaten Bogor bebas stunting.
Untuk diketahui selain peluncuran program DAHSAT dilakukan juga pembacaan deklarasi penurunan stunting. Turut hadir juga di kegiatan itu, Aspem Kesra, Kepala DPMD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas DP3AP2KB, dan Ketua TP PKK Kabupaten Bogor
Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan, pandemi Covid-19 berdampak terhadap semua indikator termasuk berdampak kepada percepatan penurunan stunting, karena adanya pembatasan kegiatan dan energi pemda yang terfokus pada penanganan pandemi.
Terlebih adanya peningkatan kasus Covid-19 pada Juli 2021. Sehingga ada beberapa kegiatan berkaitan dengan stunting yang terhenti salah satunya kegiatan Posyandu.
“Persoalan stunting ini tidak kalah penting, dengan persoalan pandemi. Jadi kegiatan Posyandu juga sempat terhambat, karena khawatir ada klaster-klaster baru yang tertular sehingga kegiatan Posyandu dihentikan,” kata Bupati.
Tetapi lanjut dia, pihaknya juga tetap melakukan pemantauan tumbuh kembang balita melalui pemberian vitamin A dengan melakukan Posyandu door to door.
“Ya, kegiatan Posyandu dilakukan ke rumah-rumah untuk memantau balita-balita supaya tidak terjadi kekurangan gizi dan menurunkan angka stunting,” jelasnya.
Ade Yasin mengungkapkan bahwa, saat ini angka stunting di Kabupaten Bogor sudah mengalami penurunan menjadi 12,69 persen, nilai yang cukup besar meski demikian dirinya akan berupa untuk terus menurunkan dengan target di angka 10 persen hingga tahun 2022.
Dirinya juga terus gencar melakukan sosialisasi dan edukasi serta mengajak masyarakat untuk hidup sehat, melakukan pola makan yang baik, terutama para ibu hamil dan ibu menyusui karena tumbuh kembang balita ditentukan oleh asupan makanan sang ibu.
Menurutnya, pencegahan penanggulangan stunting di Kabupaten Bogor sudah di lakukan sejak 2019. Bahkan terkait komitmen penurunan stunting telah dituangkan dalam RPJMD serta merupakan bagian dari program Karsa Bogor Sehat dengan indikator Bogor Bebas Stunting (Gobest).
“Dari segi kebijakan kami telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mewajibkan Pemerintah Desa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di wilayahnya,” bebernya.
Menurutnya, beberapa inovasi juga telah dilakukan yakni ada Formula Pekat merupakan kegiatan para ulama untuk terlibat dalam pembinaan pasangan yang baru menikah dan edukasi persalinan sehat.
Selain itu kata dia, ada juga Berisik yaitu kegiatan untuk mendorong dan edukasi ibu hamil dan ibu menyusui dalam memberikan ASI eksklusif sampai dua tahun.
“Lalu ada Kasihi (Kader ASI Sahabat ibu) untuk mengedukasi ibu menyusui, selanjutnya ada Ngaji yaitu kelas pintar gizi untuk ibu yang mempunyai balita stunting dan ibu yang mempunyai anak balita gizi buruk,” jelasnya.
Menurutnya, Kampung Gizi ini sudah ada di beberapa wilayah dan inovasi oleh Dinas P2A3KB adalah Akademi Keluarga Hebat Indonesia Kelas 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).
Bahkan penurunan stunting perlu memerlukan intervensi yang terpadu multisektor melalui sinkronisasi program nasional, daerah berkolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan dan masyarakat.
“Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bogor sangat mengapresiasi upaya menurunkan kasus stunting melalui Program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) di kampung Keluarga Berkualitas (KB),” tukasnya.
Sementara Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo meyatakan bahwa, stunting itu penting untuk diatasi karena Indonesia masih menduduki urutan yang tinggi secara internasional, 108 dari 132 negara, urutan yang masih sangat tinggi.
Begitu juga penurunan angka stunting sudah bagus dari tahun ke tahun sampai terakhir mencapai 27,76 persen, hal ini harus bisa mencapai 14 persen ditahun 2024 sesuai arahan Presiden.
Oleh karena itu BKKBN mendapatkan mandat melalui Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2021, untuk menjadi ketua tim pelaksana dalam percepatan stunting.
Ditegaskan oleh Bapak Presiden didalam pidato kemarin bahwa penurunan stunting ini harus dikerjakan melalui perluasan cakupan seluruh Kabupaten/Kota dan kemudian harus melibatkan skala intergrasi di institusi.
” lKampung Keluarga Berencana, kita dukung untuk jadi Kampung Keluarga Berkualitas, karena dalam keluarga berkualitas ini kita hadirkan layanan pusat gizi kepada anak-anak stunting yang kita sebut sebagai Dapur Sehat Atasi Stunting,” ungkapnya.
Ia juga mengajak seluruh stakeholder untuk mengatasi stunting ini secara bersama dengam seluruh kepala daerah, camat, dan jajarannya.
“BKKBN juga bekerjasama dengan para ahli gizi untuk bisa menghadirkan menu dengan gizi yang tinggi, karena sekalian menyejahterakan masyarakat kita sendiri melalui UMKM,” pungkasnya. (Fry)
Discussion about this post