BogorOne.co.id | Kota Bogor – Polemik pengadaan alat kontrasepsi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Kota Bogor menjadi perhatian banyak pihak, tak terkecuali Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Bogor.
Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah KAHMI, Bogor, Dwi Arsywendo mengatakan, program pengadaan dan pembagian alat kontrasepsi kepada masyarakat tidaklah urgen.
“Urgensinya apa pemerintah membagi-bagikan alat kontrasepsi seperti itu, jangan sampai malah menimbulkan efek negatif di kemudian hari,” ujar Dwi, Senin (20/09/21).
Dia berpendapat, program KB sangat penting untuk mengendalikan laju penduduk. Namun, harus dibarengi dengan edukasi dan sasaran yang jelas. “Yang jadi pertanyaan bagaimana proses distribusinya dan kepada masyarakat yang mana?,” tanya Dwi.
Dia menegaskan, pada praktiknya masyakat yang ingin menerapkan KB, tetap harus mengeluarkan biaya alias tidak gratis. “Intinya harus ada penelusuran mendalam tentang eksekusi dari program ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Dalduk KB Kota Bogor, Rakhmawati saat dikonfirmasi perihal itu mengaku, kebutuhan alat kontarasepsi di Kota Bogor semuanya di penuhi dari BKKBN Pusat melalui BKKBN Provinsi Jawa Barat.
Alat kontrasepsi yang disediakan berupa IUD, implant, suntik, pil dan kondom. Sedangkan alat penunjang pelayanan KB berupa IUD kit dan implant pengadaannya berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana.
“Jumlah pengadaan untuk tahun 2021 adalah 27 unit IUD kit dan 27 Unit Implant kit , dengan total anggaran Rp307.335.600. Alat penunjang ini akan di alokasikan ke fasilitas kesehatan puskesmas yang melayani pelyanan KB,” ujarnya.
Sedangkan untuk tahun ini, berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) anggaran dari pusat, itu pun tidak banyak, hanya 27 ayudi dan 29 implan. Sasarannya diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu.
“Jika diuangkan bantuan ssekitar Rp400 juta. Karena untuk karya implan dan ayudi sama, harga satuannya Rp17 juta,” bebernya.
Kata dia, untuk sosialisasi selama ini terus jalan dan yang mencari sasaran adalah kader. “Jadi kader yang membawa ke rumah sakit atau di pusat kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran, terkait pembelian alat kontrasepsi tahun anggaran 2021 bersumber dari DAU. DAK fisik reguler Rp1.100.000.000
DAK fisik penugasan Rp318.00.000. (Fry)
Discussion about this post