BogorOne.co.id | Kota Bogor – Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kota Bogor setelah munculnya surat edaran internal terkait efisiensi pelayanan akibat keterbatasan obat-obatan.
DPRD menegaskan agar upaya efisiensi tidak berdampak pada hak masyarakat dalam mendapatkan layanan medis yang layak.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, menegaskan hal itu usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Kota Bogor pada Rabu 8 Oktober 2025. Sidak dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan optimal meski rumah sakit tengah menghadapi kendala pasokan obat.
“Persoalan di RSUD Kota Bogor memang harus segera dipulihkan, khususnya di bagian pelayanan. Kebutuhan dasar dari pelayanan itu adalah obat-obatan,” ujar Ence.
Menurutnya, kebutuhan obat di RSUD sangat tinggi, mencapai sekitar 1.500 resep per hari. Kekosongan obat paling banyak terjadi pada jenis obat penyakit kronis, sementara stok untuk penyakit non-kronis masih relatif aman.
“Yang tidak tersedia itu kebanyakan obat untuk penyakit kronis. Kalau yang non-kronis alhamdulillah masih ter-cover,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan, Ence menegaskan RSUD tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan. Sebagai rumah sakit tipe B dan rujukan utama masyarakat Bogor Raya, pasien tetap harus mendapatkan penanganan maksimal.
“Pelayanan tidak boleh berkurang. Walaupun obat tidak tersedia, pasien tetap harus ditangani terlebih dahulu, misalnya dengan diberikan resep untuk membeli obat di luar,” tegasnya.
Terkait anggaran sebesar Rp15 miliar yang telah dialokasikan DPRD untuk RSUD Kota Bogor, Ence menyebut dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan obat-obatan selama sesuai ketentuan.
“Kalau memang kebutuhannya mendasar untuk obat, ya harus dibelikan obat. Yang penting tidak melanggar aturan,” ujarnya.
Selain persoalan obat, DPRD juga menyoroti masalah manajemen keuangan dan utang RSUD yang dinilai perlu segera dibenahi. Saat ini, Inspektorat Kota Bogor tengah melakukan audit dan evaluasi terhadap RSUD, yang dijadwalkan rampung pada 10 Oktober 2025.
“Harus ada pembenahan manajemen agar pengelolaan keuangan lebih profesional dan tidak menumpuk masalah,” tambah Ence.
Ia berharap audit dan perbaikan manajemen dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap RSUD sebagai layanan kesehatan utama masyarakat Kota Bogor.
“Harapan kami, RSUD tetap melayani masyarakat dengan baik. Jangan sampai ada pasien yang terlantar atau tidak dilayani,” pungkasnya.
Reporter : Resha Bunai
Editor : Muttaqien
Discussion about this post