BogorOne.co.id | Jakarta – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi dengan komunitas pers di Ruang Aspirasi Gedung Sekretariat Negara, Jalan Veteran III, Jakarta, Rabu, 26 November 2025. Pertemuan ini merupakan bagian dari tahap awal penyusunan rekomendasi reformasi kelembagaan Polri yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Audiensi dipandu anggota KPRP Jenderal Polisi (Purnawirawan) Badrodin Haiti, didampingi Jenderal Polisi (Purnawirawan) Idham Azis dan Ahmad Dofiri. Hadir sejumlah organisasi pers, pimpinan media, dan penggiat kebebasan pers, termasuk perwakilan PWI Pusat, LBH Pers, AJI Indonesia, dan IJTI.
“Pers merupakan elemen paling sering berinteraksi dengan institusi kepolisian di lapangan, sehingga masukan dari komunitas pers sangat penting bagi kami,” kata Badrodin Haiti.
Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM PWI Pusat Aiman Wicaksono menegaskan reformasi Polri tidak boleh mengabaikan isu kebebasan pers dan perlindungan jurnalis.
“Masih banyak jurnalis yang mengalami intimidasi dan kekerasan saat menjalankan tugas. Reformasi Polri harus menghadirkan SOP yang jelas, tegas, dan berpihak pada perlindungan kerja-kerja jurnalistik,” katanya.
Perwakilan LBH Pers menyoroti pentingnya revisi SOP terkait interaksi antara aparat kepolisian dan jurnalis di lapangan.
“Ada kebutuhan mendesak untuk pelatihan rutin kepada anggota Polri agar memahami peran pers dan tidak menghalangi kerja jurnalistik,” kata perwakilan LBH Pers.
Sekretaris Jenderal AJI Indonesia menegaskan reformasi Polri harus menyentuh akar permasalahan kekerasan aparat terhadap warga dan jurnalis.
“Kami masih melihat pola kriminalisasi jurnalis dan pelanggaran etika aparat. Komisi harus memastikan mekanisme pengaduan yang benar-benar efektif,” katanya.
Sementara perwakilan IJTI menekankan pentingnya pembenahan komunikasi publik Polri.
“Banyak kebijakan publik Polri tidak tersampaikan dengan baik karena kelemahan koordinasi Humas. Reformasi harus menyasar penguatan komunikasi publik agar informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur,” ujarnya.
Badrodin menyatakan seluruh masukan dari komunitas pers akan menjadi pondasi penting dalam rekomendasi reformasi.
“Pers adalah mata publik. Karena itu suara komunitas pers akan menjadi bagian utama dalam rekomendasi kami,” tegasnya.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post