BogorOne.co.id | Kota Bogor – Saat gelar reses masa sidang ketiga tahun 2022, Anggota DPRD Kota Bogor Devie Prihartini Sultani masih menemukan kasus gizi buruk dan Stunting di beberapa titik di Kota Bogor.
Politisi Nasdem itu mengaku prihatin, karena saat reses di Kelurahan Balumbangjaya, Kecamatan Bogor Barat. Menyikapi hal itu dirinya berjanji akan menjadi perhatian khusus di Komisi IV DPRD Kota Bogor. “Di Balumbang Jaya saya temukan masih ada gizi buruk dan stunting,” kata Devie belum lama ini.
Menurut dia, Kota Bogor sebagai pemegang predikat kota layak anak, penyangga ibu kota Jakarta dan tempat tinggal Presiden RI sangat tidak pantas jika masih ada kasus gizi buruk dan Stunting. “Ini akan menjadi perhatian kita,” ujarnya.
Dijelaskannya, persoalan lain yang menguat di wilayah itu masih banyak, selain infrastruktur dan pelayanan, persoalan BPJS kesehatan juga masih menjadi persoalan bagi sebagian masyarakat yang belum mampu terselesaikan.
Jadi kata dia, banyak informasi mengenai program pemerintah baik pemerintah kota, provinsi maupun pusat yang tidak tersampaikan, sehingga warga tidak mengetahui.
“Kalau warga nggk tahu, bagaimana mereka bisa memanfaatkan program itu? Dan ini sangat disayangkan,” cetusnya.
Masih kata dia menegaskan, bahwa masyarakat itu membayar pajak untuk pembangunan Kota Bogor. Maka mereka mempunyai hak untuk mendapat program dari pemerintah.
Tak hanya mendapat aduan soal gizi buruk dan BPJS, ia juga mendapat aduan persoalan lain, misalnya soal ijazah siswa di wilayah perbatasan kota dengan Kabupaten Bogor.
“Jadi, ada juga kasus penebusan ijazah yang tertunda. Sebab warga di perbatasan banyak yang sekolah di Kabupaten Bogor karena zonasi,” ujarnya.
Menurut dia, untuk menjawab persoalan itu, maka Dinas Pendidikan (Disdik) harus menambah jumlah sekolah di wilayah perbatasan.
Masih adanya segudang masalah dimasyarakat, dia meminta Pemkot untuk lebih serius meningkatkan berbagai pelayanan, salah satunya bidang kesehatan, karena itu merupakan hal utama dan sangat penting.
“Tidak hanya keindahan Kota dengan pembangunan fisik namun harus sejalan dengan kesehatan dan kesejahteraan warga Kota Bogor,” kritiknya.
Selain itu menurut PDS, agar Pemkot segera menyediakan ambulance di tiap-tiap kelurahan Kota Bogor, Karena dirinya kerap mendapatkan laporan, jika ada warga yang meninggal masih menggunakan mobil pick up. “Menurut saya itu tidak manusiawi,” tegas dia.
Dia menambahkan, bahwa hal-hal seperti itu luput dari perhatian Wali Kota Bogor, sebab pemkot asik dengan kegiatan dan program-program lain.a
“Pak wali kota ini, sudah memimpin Kota Bogor selama 2 periode, namun saya menilai dalam mengatur program kerja nya masih tidak merata dan kurang mendengarkan aspirasi warga Kota Bogor,” ungkapnya.
Dari banyak warga yang ditemuinya, ternyata di wilayah masih banyak masalah yang belum terealisasi, baik itu dalam musrembang maupun percepatan pembangunan dan kesejahteraan. (Fry)























Discussion about this post