Oleh: Ahmad Ramdoni Hosein, S.H. Direktur PUSKAPI Bogor- Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Keumatan Indonesia.
BogorOne.co.id – Dari Bogor, kami di PUSKAPI Bogor mengikuti dengan serius Rapat Kerja Komisi III DPRRIdengan Kapolri hari ini, Kamis 12 November 2026, yang membahas kasus dugaan penyadapan ilegal. Ini bukan kasus biasa. Ini kasus yang menyangkut marwah negara. Berdasarkan keterangan yang sudah dibuka ke publik, dugaan penyadapan berlangsung pada rentang 2025-2026.
Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa didasarkan pada kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan yang sah. Bahkan diduga ada penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS sekitar Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Sampai hari ini sudah ada empat tersangka. Dan laporan media internasional menyebut, sasarannya bukan hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, aktivis, dan kalangan pengusaha. Pertanyaannya sederhana: Kalau Presiden saja bisa disadap tanpa prosedur yang sah, bagaimana nasib rakyat biasa di Bogor, di Tangerang, di kampung-kampung yang tidak punya pengacara dan tidak punya akses ke media? Itulah mengapa kami menegaskan, kasus ini tidak boleh berhenti hanya sebagai kasus pidana biasa.
BERITA LAINNYA
Pertama, Komisi III DPR jangan hanya mengejar siapa dalangnya. Dalang itu penting, harus dibongkar sampai tuntas. Tapi yang lebih penting adalah membongkar sistemnya. Bagaimana mungkin sebuah sistem penyadapan negara bisa dipakai tanpa verifikasi? Siapa yang punya kunci? Siapa yang bisa memasukkan nomor? Siapa yang mengawasi? Kalau sistemnya tidak dibenahi, hari ini dalangnya ditangkap, besok akan muncul dalang baru dengan cara yang sama.
Kedua, ini adalah ujian bagi Kapolri yang baru. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sudah membentuk tim khusus. Itu langkah yang tepat. Tapi publik tidak butuh tim khusus, publik butuh hasil. Publik butuh tahu, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan apakah ada kepentingan politik atau bisnis di baliknya. Jangan sampai kasus ini berhenti di level operator, sementara aktor utamanya lolos.
Ketiga, DPR harus menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk segera mendorong aturan yang jelas tentang penyadapan. Indonesia sampai hari ini belum punya Undang-Undang Penyadapan yang komprehensif. Penyadapan masih diatur secara tersebar dan rawan disalahgunakan. Selama tidak ada undang-undang yang tegas, penyadapan akan selalu menjadi alat kekuasaan, bukan alat penegakan hukum.
Kami di PUSKAPI Bogor mengusulkan tiga hal kepada Komisi III dan Kapolri:
1. Bongkar dalang dan motifnya secara terbuka, jangan ada yang ditutupi.
2. Audit total sistem LIMS dan buka ke DPR, siapa saja yang pernah dimasukkan ke dalamnya tanpa prosedur.
3. Segera dorong RUU Penyadapan, agar ke depan tidak ada lagi Presiden, jurnalis, aktivis, atau rakyat biasa yang bisa disadap secara ilegal. Penyadapan ilegal adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Negara yang menyadap rakyatnya sendiri tanpa hukum, sesungguhnya sedang menyadap dirinya sendiri.
Editor : Muttaqien
Discussion about this post