BogorOne.co.id I Kota Bogor – Tim dari Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI turun gunung pun melakukan tinjauan lapangan terkait usulan percepatan pembangunan infrastruktur yang diakukan Pemerintah Kota Hujan ke Pemerintah Pusat, Kamis (14/01/21).
Sedikitnya ada sembilan pekerjaan fisik ke pemerintah pusat demi mempercepat pembangunan. Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Maritim dan Investasi RI Djoko Hartoyo mengatakan bahwa ada sembilan usulan kegiatan pembangunan yang diajukan ke pemerintah pusat.
Proyek yang diajukan itu antara lain penataaan Pasar Bogor, pembangunan dan pembebasan lahan untuk Underpass di Jalan KS Tubun, penataan GOR Pajajaran, pelebaran Jembatan Otista, pembangunan dan pembebasan lahan Underpass Kebon Pedes dan Jalan Pemuda.
Selain itu, pembangunan fly over Jalan MA Salmun, fly over Jembatan Merah, pembebasan lahan dan bangunan Bogor Inner Ring Road (BIRR) dan Underpass Baranangsiang.
Menurutnya, usulan tersebut akan diupayakan menggunakan dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang jumlahnya Rp400 triliun. Namun, belum diketahui mana yang akan disetujui.
Kata dia, wali kota Bogor sempat diminta Presiden mengenai akselerasi pembangunan dan rencana mempercantik Kota Hujan. “Jadi itu diskresi dari Kementerian PUPR, nanti dikoordinasikan Pak Menko, Insya Allah sama-sama. Apalagi presiden tinggal di Kota Bogor jadi lebih memungkinkan,” bebernya.
Terpisah, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi menyatakan, bila pemkot sedang mengajukan beberapa program pembangunan infrastruktur kepada pusat. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian.
“Sudah diajukan beeberapa kegiatan infrastruktur. Untuk anggarannya masih dibahas, nanti kalau telah final baru terlihat,” tandasnya.(Red)
Discussion about this post